[1]
Akmal dan I. Anwary, “POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DITINJAU DARI ASAS KEDAULATAN RAKYAT”, sa, vol. 3, no. 2, hlm. 240–245, Des 2025.