SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial

PENGARUH BUDAYA KOREAN POP (K-POP) TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA KOMUNITAS EXO-L TULUNGAGUNG

Naning Patma Apriliani — 2025-07-12

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi mempercepat penyebaran K-Pop di Indonesia mendorong terbentuknya komunitas penggemar seperti Exo-L Tulungagung yang menunjukkan kecenderungan perilaku konsumtif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong anggota komunitas Exo-L Tulungagung melakukan perilaku konsumtif terkait dengan budaya Korean Pop (K-Pop) dan menganalisis pengaruh budaya Korean Pop (K-Pop) terhadap perilaku konsumtif pada komunitas EXo-L Tulungagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama faktor yang mendorong anggota komunitas Exo-L Tulungagung melakukan perilaku konsumtif terkait dengan budaya Korean Pop (K-Pop) antara lain: motivasi untuk menunjukkan kebanggaan dan penghormatan terhadap idola, gaya hidup yang dibentuk oleh budaya K-Pop, strategi iklan yang menarik, serta kelompok referensi dalam komunitas. Kedua pengaruh budaya Korean Pop (K-Pop) terhadap perilaku konsumtif pada komunitas EXo-L Tulungagung telah mengubah pola konsumsi mereka dengan menjadikan kebutuhan terkait idola sebagai prioritas utama, mengesampingkan kebutuhan lain demi membeli merchandise atau menghadiri konser. Kepemilikan barang K-Pop juga menjadi simbol status dan identitas dalam komunitas, sementara loyalitas terhadap EXO mendorong siklus konsumsi yang terus berulang.

STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL DALAM TINJAUN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Safitri Wikan Nawang Sari — 2025-07-16

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul pasca putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang dalam putusannya menetapkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Latar belakang nya disebabkan adanya konflik hukum (Legal Conflict) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penedekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya Konflik Hukum (Legal Conflict) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Atas nama Budi Gunawan. Berdasarkan putusan praperadilan tersebut hakim cenderung subjektif. Hal ini tentu menimbulkan adanya konflik hukum (Legal Conflict) yaitu pertentangan atau perselisihan yang melibatkan antar aturan hukum yang berlaku pada satu subjek. Karena beberapa hakim menerima dan beberapa menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pada dasarnya, Penelitian ini menjelaskan bahwa penafsiran hermeneutika dipakai sebagai solusi terhadap dampak putusan praperadilan Nomor 04//Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. pendekatan hermeneutika membawa konsekuensi positif yaitu berdampak besar dalam memajukan hukum seperti penafsiran hukum yang lebih kontekstual, adaptif, dan peran aktif hakim dalam penciptaan hukum. Dengan memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

FENOMENA MUSIK PUNK DAN KRITIK PERILAKU KORUPSI: STUDI KOMUNITAS PUNK DI TULUNGAGUNG

Iqbal Hermawan — 2025-07-30

Fenomena korupsi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di tengah apatisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi secara formal, munculnya musik punk sebagai medium kritik sosial menjadi saluran alternatif untuk menyuarakan keresahan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Musik punk dengan karakter lirik yang lugas, keras, dan tanpa kompromi, mencerminkan semangat perlawanan terhadap sistem yang korup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana musik punk merepresentasikan kritik terhadap perilaku korupsi dan sejauh mana dampak pesan sosial dalam lagu-lagu punk terhadap kesadaran masyarakat, khususnya di Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap komunitas punk seperti “Pop Punk Has No Age” dan band “Springbad Punk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik punk berfungsi sebagai alat komunikasi sosial dan bentuk perlawanan budaya yang efektif di lingkungan komunitas. Lagu-lagu punk mampu membentuk kesadaran kritis, mendorong diskusi, bahkan aksi nyata dalam menolak praktik korupsi. Namun demikian, dampaknya masih terbatas pada komunitas tertentu karena faktor stigma dan gaya penyampaian yang tidak selalu dapat diterima masyarakat umum. Meskipun demikian, musik punk tetap menjadi sarana penting dalam membangun ruang refleksi dan memperkuat suara-suara alternatif yang selama ini terpinggirkan.

INTEGRASI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP REALITAS SOSIAL

Andi Winarno — 2025-08-07

Perumusan kebijakan hukum di Indonesia selama ini cenderung berorientasi pada pendekatan legal-formal yang menitikberatkan pada norma tertulis dan kepastian prosedural, tanpa memperhatikan realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, banyak produk hukum yang tidak aplikatif, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengalami resistensi dalam implementasinya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan strategi integrasi pendekatan sosiologi hukum dalam proses legislasi dan formulasi kebijakan hukum, guna menciptakan sistem hukum yang adaptif, adil, dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi hukum mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, serta memberikan pemahaman tentang hukum sebagai produk sosial yang lahir dari interaksi, konflik, dan konsensus dalam masyarakat. Integrasi ini berdampak positif dalam meningkatkan legitimasi hukum, menyerap aspirasi publik, serta menjadikan hukum sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Dengan strategi yang tepat—seperti reformasi kurikulum hukum, penguatan penelitian empiris, evaluasi sosial terhadap regulasi, dan partisipasi masyarakat dalam legislasi—maka sistem hukum di Indonesia dapat bergerak menuju paradigma hukum yang lebih responsif dan demokratis.

INTERAKSI TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL DALAM MASYARAKAT MODERN

Renaldi Pratama Jaya — 2025-08-07

Hubungan antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat modern merupakan interaksi timbal balik yang kompleks dan dinamis. Hukum tidak hanya dibentuk oleh masyarakat melalui nilai, norma, dan relasi sosial, tetapi juga turut membentuk kembali struktur sosial melalui peran pengatur dan rekayasa sosialnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dan struktur sosial saling memengaruhi dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, kompleksitas nilai, dan pluralitas budaya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai cermin dari konfigurasi sosial dan sekaligus sebagai motor penggerak perubahan. Dalam masyarakat modern, hukum dituntut untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial dan adaptif terhadap pergeseran nilai. Ketika hukum tidak selaras dengan struktur sosial yang berkembang, maka legitimasi dan efektivitasnya menurun. Oleh karena itu, pembentukan hukum yang responsif harus memperhatikan realitas sosial, melibatkan partisipasi publik, serta selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap relasi timbal balik antara hukum dan struktur sosial menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang adil, relevan, dan berkeadaban.

MEKANISME HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA PERILAKU SOSIAL

Ryantoro Diver Asjadar — 2025-08-07

Tulisan ini membahas bagaimana hukum bekerja sebagai mekanisme yang efektif dalam merekayasa perilaku sosial masyarakat modern. Dalam konteks kehidupan sosial yang dinamis, hukum tidak hanya diposisikan sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai instrumen edukatif, alat kontrol sosial, serta sistem adaptif yang mampu merespons perubahan nilai dan struktur masyarakat. Tulisan ini mengkaji peran hukum dalam mentransmisikan nilai-nilai kolektif, membentuk budaya hukum yang sadar dan partisipatif, serta menciptakan keteraturan melalui pendekatan preventif maupun represif. Di sisi lain, hubungan antara masyarakat dan hukum menunjukkan adanya dialektika antara kepatuhan dan resistensi, yang mencerminkan kebutuhan akan hukum yang inklusif dan berakar pada kesadaran sosial. Dengan pendekatan sosiologis, tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak bergantung pada pemaksaan semata, melainkan pada legitimasi moral dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dibangun sebagai ruang dialog yang adaptif, transformatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.