SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial

INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN NILAI-NILAI PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA

Cahyo Muliawan — 2026-07-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam serta kontribusinya dalam membangun moderasi beragama. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam, pluralisme, multikulturalisme, dan moderasi beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai pluralisme dan multikulturalisme memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, maupun praktik kehidupan Nabi Muhammad saw. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Implementasi Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan nilai pluralisme dan multikulturalisme mampu menumbuhkan sikap toleran, humanis, demokratis, dan anti kekerasan pada peserta didik. Selain itu, pendekatan ini berkontribusi dalam memperkuat moderasi beragama sehingga peserta didik mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, menghargai perbedaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Dengan demikian, integrasi Pendidikan Agama Islam dengan nilai pluralisme dan multikulturalisme menjadi strategi penting dalam membangun generasi yang moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap persatuan bangsa di tengah masyarakat multikultural.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN KENDARAAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING (ODOL) YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PUBLIK

Safitri Wikan Nawang Sari — 2026-07-02

Pelanggaran kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) masih menjadi permasalahan serius dalam sistem transportasi darat di Indonesia karena berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran kendaraan ODOL yang menyebabkan kerugian publik serta mengkaji efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ODOL dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban individu, khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan, sementara pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur secara komprehensif . Padahal, dalam praktiknya, Pelanggaran ODOL seringkali merupakan hasil kebijakan atau instruksi korporasi yang berorientasi pada efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan. Kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran ODOL melalui perumusan norma yang lebih tegas, penerapan sanksi pidana dan administratif yang proporsional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan korporasi, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kepentingan dan keselamatan publik.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 116/PID.B/2025/PN PALU

Dewi Amalia Purnamasari — 2026-07-02

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku concursus serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian secara berlanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 14 tahun. Hakim memilih menerapkan lex spesialis UU PKDRT daripada Pasal 338 KUHP karena adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana meskipun memiliki riwayat gangguan jiwa, berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatannya bukan manifestasi langsung dari gangguannya. Kesimpulan utama penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan melakukan kekerasan dan kemampuan bertanggung jawab, namun terdapat ketidakselarasan normatif antara penggunaan Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursus realis) dengan amar putusan yang menyebut “perbuatan berlanjut”, serta pertimbangan hakim yang kurang komprehensif dalam mengidentifikasi keadaan memberatkan seperti status korban anak di bawah umur.

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 190/ Pid.B/2024/PN Dgl TENTANG PEMBUNUHAN

Muhammad Al Haasyir — 2026-07-02

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik analisis interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup dimensi yuridis berupa pembuktian unsur Pasal 338 KUHP melalui penilaian dolus eventualis dari cara penusukan berulang ke area vital korban, dimensi sosiologis berupa pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, serta dimensi filosofis yang berorientasi pada efek jera dan resosialisasi. Penerapan sanksi penjara 10 tahun secara formal telah memenuhi ketentuan hukum, namun terdapat inkonsistensi argumentatif antara penilaian hakim atas tuntutan yang dianggap terlalu ringan dengan amar yang menjatuhkan pidana dalam jumlah yang sama, serta minimnya pertimbangan aspek noodweer exces dan dimensi rehabilitatif. Evaluasi melalui tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch menunjukkan putusan ini memenuhi aspek kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek keadilan dan kemanfaatan.

PROSES PRAPERADILAN DAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI POSO

Moh. Fahmi Idham Lawido — 2026-07-03

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana pemerkosaan dan juga untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Poso. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal injuga untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi. Dengan adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan atapun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.

TELAAH KRITIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU

Riduan Iksan — 2026-07-03

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru secara kritis dan komprehensif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif lapangan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap dua guru PAI yang terlibat langsung dalam implementasi kurikulum. Analisis dilakukan melalui empat tataran evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product): tataran ide/gagasan, tataran dokumen tertulis, tataran implementasi, dan tataran hasil (outcome). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual Kurikulum Merdeka memiliki keselarasan filosofis dengan nilai-nilai Pendidikan Islam, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan signifikan. Pada tataran ide, terjadi problem epistemologis dan dikotomi ilmu. Pada tataran dokumen, ditemukan kesenjangan antara desain kebijakan makro dengan implementasi mikro di sekolah. Pada tataran implementasi, guru menghadapi keterbatasan waktu, heterogenitas peserta didik, dan belum optimalnya pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen autentik. Pada tataran hasil, terjadi gap antara aspek knowing, believing, dan doing pada peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi guru, penyederhanaan beban administratif, dan pengembangan asesmen autentik yang komprehensif.

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI DESA HELEBEIK, KECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN ROTE NDAO

Merlyn Daniella Sinlaeloe — 2026-07-04

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu kejadian banjir terjadi di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sehingga memerlukan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam menanggulangi banjir di Desa Helebeik pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan berjumlah 12 orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan sistem peringatan dini, sosialisasi kebencanaan, koordinasi Tim Reaksi Cepat, kaji cepat, penyaluran bantuan kebutuhan dasar, rehabilitasi lingkungan, dan pemberian bantuan tunai stimulan kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPBD Kabupaten Rote Ndao telah sesuai dengan tahapan manajemen bencana, meskipun masih terdapat keterbatasan berupa belum adanya kajian risiko banjir secara khusus, keterbatasan sarana pendukung, dan bantuan pascabencana yang masih bersifat stimulan.

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN SURAT KETERANGAN DI KANTOR KELURAHAN BATU

Rezki Fitriah Ananda Aziz — 2026-07-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan E-Government terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada pembuatan surat keterangan di Kantor Kelurahan Batu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memperoleh pelayanan pembuatan surat keterangan selama 2 bulan penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinan, dan uji t dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada pembuatan surat keterangan di Kantor Kelurahan Batu. Hal ini dibuktikan nilai t hitung sebesar 17,096 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hasil koefisien determinan menunjukkan nilai R Square sebesar 0,913 yang berarti bahwa sebesar 91,3% kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh penerapan E-Government, sedangkan sisanya sebesar 8,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, penerapan E-Government terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan akses informasi, kecepatan pelayanan, efisiensi, serta peningkatan responsivitas aparatur kepada masyarakat.

PERBEDAAN INDIVIDU

Rusmini — 2026-07-04

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan individu dalam perspektif Islam dan psikologi barat dalam Aplikasi Pendidikan melalui ilmu pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan penelitian yang bersifat library research dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, hermeneutik, dan ilmu pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat penelitian ini berkenaan dengan konsep pendidikan dalam Islam dan Barat, yang secara filosofis berbeda paradigma, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, penulis menganalisis konsep perbedaan individu dalam perspektif Islam berdasarkanAlquran dan Hadis serta riwayat para sahabat, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan konsep tersebut dengan konsep perbedaan individu dalam psikologi barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan tentang perbedaan individu dalam perspektif Islam dan psikologi barat dalam Aplikasi Pendidikan adalah memahami dan mengakui perbedaan individu, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan relevan bagi semua siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan optimal dan pencapaian potensi penuh setiap individu. Pendidikan yang memperhatikan perbedaan ini dapat menerapkan strategi personalisasi pembelajaran, seperti penggunaan materi pembelajaran yang beragam dan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Pemahaman terhadap perbedaan individu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, merangsang motivasi siswa, dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dengan melibatkan pendekatan yang responsif terhadap keberagaman siswa, pendidikan dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan setiap siswa untuk mencapai keberhasilan akademis dan sosial.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP UMKM YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Suhadi Syahisna Bayu — 2026-07-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika pasar daerah, adanya indikasi pengaturan harga, dominasi pelaku usaha tertentu, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui pemantauan pasar, pembinaan pelaku usaha, dan koordinasi dengan lembaga terkait, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya prosedur operasional yang spesifik, minimnya sistem informasi pasar, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi guna mewujudkan iklim usaha yang adil, transparan, dan kompetitif.

Legal Reform to Address the Regulatory Gap on Deepfakes as a Digital Manipulation Tool that Threatens Civil Rights Based on a Legal Philosophy Perspective

Yovid — 2026-07-09

Advances in artificial intelligence (AI) technology have given rise to deepfake technology, which is capable of realistically manipulating images, videos, and audio, thereby posing a potential threat to the civil rights of the public. The misuse of deepfakes can result in violations of the rights to privacy, personal identity, good name, reputation, and economic rights regarding one’s own image. The primary issue faced is the absence of specific regulations regarding deepfakes within the Indonesian legal system, resulting in a legal vacuum (rechtvacuum) and legal uncertainty (rechtsonzekerheid). This study aims to analyze the legal issues surrounding the use of deepfakes, examine the regulatory gaps in the Indonesian legal system, and formulate legal reforms based on a legal philosophy perspective. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the provisions in the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the Copyright Law, and the Civil Code have not been able to provide comprehensive protection against the misuse of deepfakes. Legal reform is necessary through the establishment of specific regulations governing definitions, legal liability, takedown mechanisms, and the restoration of victims’ rights to achieve justice, legal certainty, and public interest.

Reforming the Legal Regulation of the Indonesian National Armed Forces’ Involvement in Handling National Cyber Threats Based on Legal Certainty and Democratic Rule of Law Principles

Agusra Yendri — 2026-07-09

The development of information technology has given rise to cyber threats as a form of non-conventional threat that has the potential to disrupt national sovereignty, security, and defense. This study seeks to analyze the legal framework of the Indonesian National Armed Forces' involvement in responding to national cyber threats, assess the extent to which the current framework provides legal certainty, and develop recommendations for legal reform consistent with the principles of legal certainty and a democratic rule-of-law state. The research method employed is normative juridical, with both legislative and conceptual approaches. The results indicate that current legal regulations do not explicitly address cyber threats as a national defense threat, do not provide a legal definition of cyber warfare, and do not clearly define the limits of the Indonesian National Armed Forces' authority in cyber defense operations. This situation creates a legal vacuum, overlapping authority between institutions, and legal uncertainty in addressing national cyber threats. Legal reform is needed through the reconstruction of regulations governing cyber threats as a national defense threat, affirmation of the Indonesian National Armed Forces' authority in cyber defense operations, strengthening inter-institutional coordination mechanisms, and establishing a system of oversight and accountability that guarantees the protection of human rights and the principle of civil supremacy in a democratic state governed by the rule of law.

Reconstruction of the Limits of Advocates' Immunity Rights in Assistance in Corruption Cases to Prevent Professional Abuse and Ensure Legal Certainty

Chitto Cumbhadrika — 2026-07-09

This study aims to analyze the problematic regulation of advocate immunity rights in assisting corruption cases and formulate a reconstruction of the limits of advocate immunity rights based on legal certainty. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of advocate immunity rights, as regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013, still contains unclear norms, particularly regarding the phrase "good faith" and the limits of professional actions that receive legal protection. This situation creates legal uncertainty and opens opportunities for abuse of the advocate profession in cases of corruption, including bribery, obstruction of justice, money laundering, concealment of assets obtained through corruption, and witness tampering. The proposed legal reconstruction involves formulating indicators of good faith, affirming the limits of the legal profession, adopting the concept of the crime-fraud exception, and amending Article 16 of the Advocates Law to emphasize that the right to immunity does not apply to actions taken by advocates to commit, assist, facilitate, or conceal corruption. This reconstruction aims to balance the independence of the legal profession with effective corruption eradication to ensure legal certainty, justice, and benefit.

Updating the Legal Regulations on Land Acquisition for Public Interest in Achieving a Balance between the Protection of Community Rights and the Acceleration of National Development

Hendro Widodo — 2026-07-09

This study aims to analyze the legal provisions for land acquisition for public interest in the Indonesian legal system, identify various legal problems that have resulted in the lack of balance between the protection of community rights and the acceleration of national development, and formulate a concept for equitable legal reform as a form of ius constituendum. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that although land acquisition regulations have been regulated through Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest as adjusted through Law Number 6 of 2023 and Government Regulation Number 19 of 2021, in practice, various problems are still found in the form of an imbalance in the bargaining position between the government and the community, limited community participation, compensation disputes, the use of consignment mechanisms that have the potential to reduce the protection of community rights, and suboptimal protection for vulnerable groups. Legal reform is needed through strengthening the principle of meaningful participation, refining compensation mechanisms to cover both physical and non-physical losses, limiting the use of consignment, and harmonizing the public interest and human rights protection to create a land acquisition system that is fair, legally certain, and supports sustainable national development.

Legal Reform on the Supervisory Mechanism of Supreme Court Judges in Realizing Accountable Judicial Independence Based on Legal Certainty

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia — 2026-07-09

This study aims to analyze the legal provisions of the Supreme Court's supervisory mechanism, identify problems that hinder the realization of accountable judicial independence, and formulate legal reforms for the supervision of Supreme Court judges based on legal certainty. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings of the study suggest that the oversight of Supreme Court judges is governed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Judicial Power, the Law on the Supreme Court, and the Law on the Judicial Commission. This oversight is implemented through both internal and external supervisory mechanisms. However, various problems remain in the form of overlapping authority between the Supreme Court and the Judicial Commission, unclear boundaries between ethical and technical judicial supervision, weak institutional coordination, and less than optimal effectiveness of follow-up on supervisory results, resulting in legal uncertainty and declining public trust in the judiciary. Legal reforms need to be carried out through regulatory harmonization, affirmation of the division of supervisory authority, strengthening the position of Judicial Commission recommendations, increasing transparency of the supervisory process, and establishing an integrated supervisory system capable of maintaining a balance between the independence and accountability of judges. These reforms are expected to strengthen judicial integrity and ensure legal certainty in the administration of judicial power.

Legal Reconstruction of the Notary Supervision Mechanism in Preventing Document Forgery as a Basis for Making Authentic Deeds in Indonesia

Kartika — 2026-07-10

This study aims to analyze the legal framework governing the notary supervision mechanism in preventing document forgery as the basis for the preparation of authentic deeds in Indonesia, identify legal weaknesses in the current supervision system, and formulate a legal framework capable of ensuring legal certainty. The study employs a normative legal methodology using both a statutory and a conceptual approach. The findings reveal that notary supervision is regulated under Law No. 2 of 2014 on the Office of the Notary through the Supervisory Board and the Notary Honorary Board; however, it has not yet been able to effectively prevent the use of forged documents in the preparation of authentic deeds. These weaknesses include a lack of regulations regarding legal due diligence, unclear obligations regarding document verification, the absence of national standards for document authenticity checks, limited notary access to government databases, and a supervisory system that remains repressive in nature. The proposed legal reforms include strengthening identity and document verification requirements, regulating notary legal due diligence, integrating the notary system with the national database, developing an electronic verification system, implementing an early warning system, and establishing a cyber notary supervision model. These reforms are expected to strengthen legal certainty, legal protection, and the effectiveness of notary supervision in the face of digital technology advancements and the increasing number of document forgery cases.

Legal Reconstruction of the Oversight of Government Officials’ Discretion in the Context of Preventing Abuse of Authority and Safeguarding the Public Interest

I Made Juni Artawan — 2026-07-10

This study aims to analyze the regulation and implementation of discretionary supervision of government officials in the Indonesian state administrative law system, identify problems that hinder the effectiveness of preventing the abuse of authority, and formulate a legal reconstruction model for discretionary supervision to provide optimal protection of the public interest. The study uses a normative juridical method, employing a statutory and conceptual approach through analysis of laws and regulations, doctrines, and theories of state administrative law. The results of the study indicate that discretionary supervision still faces various problems in the form of unclear parameters for abuse of authority, overlapping authority between the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the State Administrative Court, and law enforcement officials, and a lack of integration of the supervisory system that causes legal uncertainty. These conditions have the potential to lead to maladministration, state losses, and violations of public rights. The proposed legal reconstruction is carried out through strengthening preventive supervision, harmonizing the authority of supervisory institutions, establishing clear indicators regarding abuse of authority, providing legal protection for officials who act in good faith, and developing an information technology-based supervisory system. This model is expected to be able to realize legal certainty, justice, benefit, and protection of public interests in the administration of government.

Reformulation of Virtual Advocate Regulations in a Legal Certainty-Based Digital Legal Services System in Indonesia

Rusdi — 2026-07-10

The development of Legal Technology (LegalTech) and Artificial Intelligence has driven the transformation of legal services towards virtual advocacy practices. However, the Indonesian legal system does not yet have regulations that specifically regulate the concept, scope, service standards, or responsibilities of the virtual advocacy profession, resulting in a legal vacuum and uncertainty in the provision of digital legal services. This study aims to analyze the legal vacuum surrounding virtual advocacy and formulate a concept for reforming these regulations based on legal certainty in Indonesia. The study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Legal materials are analyzed prescriptively through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The results show that Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and the Indonesian Advocates Code of Ethics do not yet accommodate virtual advocacy practices. The proposed reforms include establishing a legal definition for virtual advocates, setting limits on the use of Artificial Intelligence, electronic identification standards, client data protection, transparency in technology use, professional accountability mechanisms, and regulatory harmonization to ensure legal certainty in digital legal services.

Legal Reform of Police Investigation Oversight in Realizing Accountable Law Enforcement Based on the Principles of Legal Certainty and Justice

Yudi Bintoro — 2026-07-10

This study aims to analyze the regulation and implementation of police investigation supervision in the Indonesian criminal justice system, identify legal weaknesses that hinder the realization of accountable law enforcement, and formulate a concept for legal reform of investigative supervision based on legal certainty and justice. The study employed a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results indicate that current investigative supervision still faces various problems, including disharmony of regulations in the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Police Law, and internal police regulations, limited authority of external supervisory institutions, weak independence of internal supervision, lack of integration of oversight mechanisms, and suboptimal use of technology in investigative supervision. These conditions have implications for continued abuse of authority, wrongful arrests, criminalization, non-transparent case terminations, and a high number of public complaints regarding the investigative process. Legal reform is needed through strengthening the authority of the National Police Commission (Komisi Nasional Polisi) as an independent supervisory institution, integrating internal and external supervision, implementing surveillance technology such as body-worn cameras and digital recordings of examinations, and establishing national standards for investigative accountability to achieve transparent, accountable, just, and legal certainty in law enforcement.

FENOMENA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN PERGESERAN AGENSI PEREMPUAN

Sya’Airillah Az-Zahra Syaefudin Utami — 2026-07-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor pendorong mengapa kasus cerai gugat tampil jauh lebih dominan dibandingkan cerai talak melalui penelaahan berkas perkara di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini menerapkan teknik analisis dokumenter terhadap 24 berkas perkara perceraian (18 cerai gugat dan 6 cerai talak) yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui program magang akademik. Penelitian kualitatif ini fokus mengeksplorasi alasan perceraian tertulis dalam dokumen hukum secara naratif, tanpa melibatkan pengujian statistik ataupun generalisasi data. Pengumpulan data telah dibatasi secara ketat pada pemanfaatan dokumen perkara untuk menghormati regulasi instansi serta menjaga kerahasiaan para pihak melalui prinsip anonimitas total. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, di mana keabsahan datanya didukung oleh komparasi jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dominasi masif cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berakar pada lima kategori alasan yang saling berkelindan, yaitu kelalaian pemenuhan nafkah dan tuntutan kemandirian ekonomi istri, gangguan komunikasi dan sikap acuh (silent treatment), kekerasan verbal atau perilaku temperamental, perilaku menyimpang berupa judi online dan konsumsi zat adiktif, serta isu ketidaksetiaan yang tervalidasi secara digital. Kelima faktor tersebut menunjukkan peningkatan agensi sosial serta pergeseran paradigma perempuan kontemporer, yang kini mengutamakan kesejahteraan psikologis dan kemandirian personal ketimbang stigma sosial.

PENGATURAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA KAPIROE KECAMATAN PALOLO

Hardianti — 2026-07-10

BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa seharusnya dikelola berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun dalam prakteknya timbul permasalahan yaitu pengelolaan keuangan bumdes tidak transparansi dan tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam mengelola BUMDes, selain itu keberadaan BUMDes belum legalitas. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah pengaturan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes kapiroe dan (2) bagaimana tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes kapiroe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan jawaban atas kedua rumusan masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji norma-norma hukum yang mengatur BUMDes dan penerapannya dalam BUMDes kapiroe. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi faktual pengelolaan BUMDes Kapiroe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Kapiroe belum memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari belum adanya Peraturan Desa sebagai dasar pendirian BUMDes, tidak tersusunnya Anggaran Dasar, ketiadaan laporan keuangan berkala, serta penyertaan modal desa yang tidak didahului musyawarah desa. Tanggung jawab Pelaksana Operasional juga belum terlaksana optimal, yang ditandai lemahnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kurang berfungsinya pengawasan, dan belum maksimalnya peran organ BUMDes.

TRANSFORMASI PERUBAHAN TRADISI KEBUDAYAAN RUMAH PANGGUNG KE RUMAH MODERN DI DESA KELUMPANG KECAMATAN ULU OGAN

Herny Ramayanti — 2026-07-10

Perkembangan zaman telah membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perumahan. Masyarakat Ulu Ogan, khususnya di Desa Kelumpang, yang sebelumnya identik dengan rumah panggung sebagai bagian dari identitas budaya, kini mulai beralih ke rumah modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari rumah panggung ke rumah modern dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, peningkatan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan kebutuhan akan hunian yang lebih praktis. Transformasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kenyamanan, namun juga berpotensi mengurangi nilai-nilai budaya lokal yang melekat pada rumah panggung.

NASIONALISME INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Awad — 2026-07-13

Globalisasi dan mobilitas transnasional telah menghadirkan dinamika baru dalam pemaknaan nasionalisme di Indonesia. Fenomena viral di media sosial mengenai seorang warga negara Indonesia penerima beasiswa LPDP yang mengungkapkan kebanggaannya ketika anaknya memperoleh kewarganegaraan asing memicu perdebatan publik mengenai batas-batas dan makna nasionalisme di era global. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara nasionalisme yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa dengan orientasi identitas yang semakin bersifat kosmopolitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konseptual nasionalisme Indonesia dari bentuk nasionalisme historis menuju nasionalisme kosmopolitan dalam konteks globalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap pemberitaan media dan diskursus publik di media sosial, serta studi kepustakaan mengenai teori nasionalisme dan globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi, mobilitas pendidikan internasional, dan terbentuknya komunitas diaspora telah mendorong lahirnya bentuk nasionalisme yang lebih cair (fluid), di mana identitas nasional tidak lagi selalu dipahami secara eksklusif, melainkan dapat berdampingan dengan identitas global. Temuan ini mengindikasikan bahwa nasionalisme Indonesia sedang mengalami proses reinterpretasi, dari nasionalisme yang bersifat historis dan teritorial menuju orientasi yang lebih kosmopolitan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya redefinisi konseptual nasionalisme yang adaptif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi utama identitas nasional.

PEMBELAJARAN KITAB TA’LIM MUTA’ALIM DALAM MEMBANGUN AKHLAK SANTRI DI PONDOK PESANTREN IRSYADUL AMIN KECAMATAN ALALAK BARITO KUALA

Muhammad Nasih Hadiya — 2026-07-13

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran kitab ta’lim muta’alim dalam membangun akhlak santri di pondok pesantren Irsyadul Amin kecamatan Alalak Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subjek penelitian adalah satu guru pengajar kitab ta’lim muta’alim, dan delapan orang santri kelas 1 wustho, sedangkan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kitab ta’lim muta’alim dilaksanakan secara terencana melalui pembacaan kitab, penerjemahan, penjelasan materi, pemberian nasihat, serta pembiasaan nilai-nilai adab dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang diajarkan meliputi niat dalam menuntut ilmu, menghormati guru, memilih teman yang baik, memuliakan ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta mengamalkan ilmu yang dipelajari. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan meliputi metode bandongan, ceramah, tanya jawab, dan keteladanan. Adapun keberhasilan pembelajaran didukung oleh faktor lingkungan yang kondusif, keteladanan guru, kesadaran santri akan pentingnya adab, serta pengaruh positif teman sebaya. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, usia santri yang masih relatif muda, pengaruh lingkungan diluar pesantren, pengaruh kebiasaan sehari-hari, serta pengaruh media sosial.

UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBIMBING MORAL PESERTA DIDIK DI MADRASAH TSANAWIYAH ABNAUL AMIN KUIN KECIL

Rahmawati — 2026-07-13

Pembimbingan moral peserta didik menjadi salah satu tanggung jawab utama guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlak yang selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam membimbing moral peserta didik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di Madrasah Tsanawiyah Abnaul Amin Kuin Kecil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam membimbing moral peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan kegiatan keagamaan, pemberian nasihat, pendekatan personal, dan pengawasan terhadap perilaku peserta didik selama berada di lingkungan madrasah. Keberhasilan pelaksanaan pembimbingan moral didukung oleh kerja sama antarguru, lingkungan madrasah yang religius, pelaksanaan program-program keagamaan secara rutin, serta dukungan kepala madrasah. Di sisi lain, pengaruh lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial, dan perbedaan karakter peserta didik masih menjadi kendala yang dihadapi guru dalam proses pembimbingan. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam telah berjalan dengan baik, namun pembinaan moral peserta didik akan lebih maksimal apabila memperoleh dukungan yang berkesinambungan dari keluarga dan masyarakat.

INTEGRASI NILAI RELIGIUS TERHADAP PENGENDALIAN DIRI DALAM BUKU KEMANA KUBAWA SEMUA SENDU INI? KARYA FEBRIAWAN JAUHARI

Aulia Agustina — 2026-07-14

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya nilai religius dalam membentuk pengendalian diri ketika seseorang menghadapi persoalan yang memengaruhi kondisi emosional dan mental. Buku Kemana Kubawa Semua Sendu Ini? karya Febriawan Jauhari memuat nilai-nilai religius yang berperan dalam membantu individu mengelola emosi, menjaga ketahanan mental, dan mengendalikan diri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mendeskripsikan integrasi nilai religius terhadap pengendalian diri dalam buku Kemana Kubawa Semua Sendu Ini? karya Febriawan Jauhari. Kedua, untuk mendeskripsikan faktor religius terhadap pengendalian diri dalam buku Kemana Kubawa Semua Sendu Ini? karya Febriawan Jauhari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap buku Kemana Kubawa Semua Sendu Ini? sebagai sumber utama serta didukung buku, jurnal, hadis, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai religius dalam buku Kemana Kubawa Semua Sendu Ini? terintegrasi dengan pengendalian diri melalui shalat, doa, tawakal, sabar, dan pemahaman Asmaul Husna. Faktor religius yang memengaruhi pengendalian diri meliputi shalat, tawakal, sabar, mujâhadah al-nafs, pemahaman Asmaul Husna, dan kedekatan spiritual kepada Allah Swt.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Muhammad Iqbal Nur Hakim — 2026-07-15

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menuntut pengelolaan yang efektif dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di kedua daerah, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan informan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara semi terstruktur, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawab hukum, administratif, teknis, dan sosial dalam pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, program edukasi masyarakat, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi RDF. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, ketergantungan pada TPA Sarimukti, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya dukungan regulasi. Kesimpulannya, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.

LEGALITAS PENANGKAPAN PRESIDEN VENEZUELA OLEH TENTARA AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Cecilia Verena Nau — 2026-07-15

Perkembangan kejahatan transnasional mendorong negara memperluas penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, namun praktik tersebut harus tetap menghormati prinsip-prinsip fundamental hukum internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat berdasarkan prinsip kedaulatan negara, non intervensi, yurisdiksi ekstrateritorial, dan imunitas kepala negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena objek kajiannya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian berupa dokumen hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim yurisdiksi ekstrateritorial Amerika Serikat berdasarkan protective principle dan effects doctrine tidak memberikan kewenangan melakukan penangkapan secara sepihak di wilayah Venezuela. Tidak adanya persetujuan Venezuela, mekanisme ekstradisi yang dapat diterapkan, otorisasi Dewan Keamanan PBB, serta masih berlakunya immunity ratione personae bagi Nicolás Maduro menjadikan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum lintas batas harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum internasional yang sah dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara, non intervensi, dan imunitas kepala negara.

KONSEP TENTANG HAKIKAT ILMU PENGETAHUAN SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM

Vera Anandya Putri — 2026-07-16

Ilmu pengetahuan merupakan landasan utama dalam pembentukan peradaban manusia sekaligus menjadi fondasi filosofis dan teologis dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis hakikat ilmu pengetahuan sebagai landasan pendidikan Islam melalui perspektif filsafat dan teologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku filsafat ilmu, karya para pemikir Islam, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan mengkaji konsep-konsep pokok mengenai hakikat ilmu, sumber ilmu, objek ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kedudukannya dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir rasional, sistematis, empiris, dan metodologis sehingga menghasilkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam perspektif Islam, ilmu tidak hanya bersumber dari akal dan pengalaman empiris, tetapi juga berasal dari wahyu sebagai sumber kebenaran yang bersifat absolut. Oleh karena itu, epistemologi Islam mengintegrasikan akal, pengalaman, intuisi, dan wahyu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena menjadi sarana mengenal Allah Swt., membentuk akhlak, memperkuat keimanan, serta menjadi landasan pelaksanaan amal saleh. Dengan demikian, hakikat ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, kritis, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

PENDIDIKAN EKOTEOLOGI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADITS

Halimatus Sa’diah — 2026-07-16

Pendidikan Lingkungan Hidup atau ekoteologi dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Islam, keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi diatur secara rinci. Lingkungan hidup saat ini menghadapi tantangan serius yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana agama dapat memberikan panduan bagi individu dan masyarakat untuk berkontribusi dalam melestarikan bumi. Dengan menggunakan metode analisis teks Al-Qur'an dan Hadits, penelitian ini menelusuri nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam sumber-sumber utama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Konsep-konsep seperti khalifah (wakil Tuhan di bumi) dan amanah (amanat) muncul sebagai landasan etis untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif ekoteologi ini dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan upaya nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI

Anggalana — 2026-07-17

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ayah tiri melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi penelitian adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, sedangkan sampel penelitian terdiri atas tiga narasumber, yaitu satu penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan satu hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka dan studi kepustakaan, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dipengaruhi oleh faktor internal pelaku berupa lemahnya pengendalian diri, moral, dan pendidikan, serta faktor kesempatan akibat relasi kuasa dalam keluarga. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban.

PENERAPAN MODEL RAIS MR3 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DESA BULO WATTANG

Mutiara Julianti — 2026-07-17

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh Model Rais MR3 terhadap Pelayanan Publik di Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Model Rais MR3 merupakan model tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tiga pilar tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Bulo Wattang yang berjumlah 1.781 jiwa. Penentuan sampel menggunakan Simple Random Sampling dengan rumus slovin sehingga didapati sampel sebanyak 95 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuisioner dengan skala likert, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Model Rais MR3 terdiri dari tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh positif terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Bulo Wattang. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip Model Rais MR3, maka semakin baik pelayana publik di Desa Bulo Wattang.

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Mendapatkan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Tarsisius Adythia Weong — 2026-07-20

Aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar penyandang disabilitas yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Namun, pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai masih menghadapi berbagai kendala aksesibilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan terdiri atas pejabat dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, satu aktivis pemerhati disabilitas, serta lima penyandang disabilitas yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pelayanan belum optimal ditinjau dari aspek ketersediaan, keamanan, kemudahan, dan kenyamanan akibat keterbatasan fasilitas aksesibel, belum tersedianya petugas yang menguasai bahasa isyarat, belum adanya prosedur evakuasi yang inklusif, serta belum tersusunnya standar operasional pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan infrastruktur, kompetensi petugas, serta kebijakan dan standar pelayanan yang inklusif diperlukan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang setara bagi penyandang disabilitas.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AGEN PENYALUR TENAGA KERJA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Meta Puspita Sari — 2026-07-20

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perkembangan praktik perdagangan orang menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan, dari yang semula dilakukan secara individual menjadi melibatkan korporasi melalui berbagai aktivitas usaha, termasuk perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada badan usaha sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap agen penyalur tenaga kerja yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam rangka mencapai tujuan usaha maupun memberikan keuntungan bagi korporasi. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai pelaku perseorangan sehingga korporasi belum diposisikan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab secara pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMATAN SELATAN

Jumarianta — 2026-07-20

Penelian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pada indikator perencanaan kebutuhan dan penganggaran, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan kebutuhan dari masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat direalisasikan secara optimal. Pada indikator pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan berdasarkan kebutuhan kerja dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana dan proses pengadaan yang memerlukan waktu.Pada indikator pemanfaatan, sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai. Namun, pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan. Pada indikator pengamanan dan pemeliharaan, kegiatan pengamanan dan pemeliharaan telah dilakukan melalui pendataan, pengawasan, pengecekan, dan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan ringan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. Pada indikator pemindahtanganan, barang yang sudah rusak berat atau tidak lagi digunakan telah dilakukan proses pendataan dan pengusulan untuk dipindahtangankan melalui lelang maupun hibah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala administratif sehingga proses pemindahtanganan memerlukan waktu yang cukup lama.

PERAN MASYARAKAT SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM

Rihat Almakiyah — 2026-07-20

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan nilai moral dalam masyarakat. Namun, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat. Melalui tinjauan literatur dan penelitian empiris, jurnal ini menggali bagaimana masyarakat dapat menjadi landasan yang kuat dalam memberikan dukungan, pengembangan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Pembahasan melibatkan konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, norma sosial, dan interaksi antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Temuan jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya kolaborasi erat antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam memperkuat basis pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada aspek formal di lembaga-lembaga pendidikan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan literatur dan studi kasus, jurnal ini mengeksplorasi kontribusi masyarakat dalam membentuk, mendukung, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Analisis mendalam terhadap hubungan antara masyarakat dan lembaga pendidikan Islam menggambarkan bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas sistem pendidikan Islam secara keseluruhan.

TRADISI TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT SEMENDE DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Herni Ramayanti — 2026-07-22

Tunggu Tubang merupakan salah satu tradisi adat yang menjadi ciri khas masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Sumatera Selatan. Sistem ini menempatkan anak perempuan tertua sebagai pemegang hak pengelolaan harta pusaka keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Tunggu Tubang dalam sistem kekerabatan masyarakat Semende serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah mengenai adat Semende. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunggu Tubang bukan sekadar pewaris harta, melainkan simbol pemersatu keluarga yang memiliki tanggung jawab menjaga rumah, tanah, dan keharmonisan kerabat. Sistem ini memperlihatkan adanya unsur matrilineal dalam masyarakat Semende yang tetap berjalan berdampingan dengan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN BUNGKU TIMUR

Anwar Yakub — 2026-07-22

Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan hukum dan sosial karena berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak. Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik tersebut masih terjadi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya perkawinan usia anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya bukan merupakan penyebab utama. Faktor yang paling dominan adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan akses teknologi dan media sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua. KUA Kecamatan Bungku Timur telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya dukungan orang tua, serta belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUA, pemerintah, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, orang tua, dan masyarakat agar upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat berjalan lebih efektif.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP DAUR ULANG NOMOR TELEPON SELULER DI INDONESIA

Anatasya Christina Pattipeilohy — 2026-07-24

Pengaturan daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional masih menyisakan celah esensial, karena hanya membatasi masa tenggang 60 hari tanpa mewajibkan pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking). Hal ini memunculkan kekosongan norma (leemten in het recht) yang membuka celah terjadinya kejahatan penyalahgunaan data pribadi pengguna lama secara sistemik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan mengualifikasikan tindak pidana yang timbul serta membedah batasan pertanggungjawabannya. Hasil analisis menemukan bahwa eksploitasi nomor daur ulang memenuhi tiga kualifikasi pidana: tindak pidana siber (akses ilegal dan manipulasi data), perolehan data pribadi secara melawan hukum, dan penipuan. Batasan pertanggungjawaban didistribusikan secara proporsional: pengguna baru dipidana sebagai pelaku utama (dader) atas dasar kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) sementara operator seluler dijerat pidana korporasi atas dasar kelalaian berat (culpa lata) dan diposisikan sebagai pencipta peluang kejahatan (gelegenheidschepper). Penelitian ini merekomendasikan pengkonstruksian ketiga kualifikasi tindak pidana tersebut secara kumulatif sebagai landasan normatif utama, serta perlunya konstruksi pembaruan regulasi (legal reform) yang memuat norma imperatif pembersihan data (data cleansing) dan pemutusan tautan (unlinking) guna menutup celah kelalaian berat (culpa lata) pada pertanggungjawaban pidana korporasi telekomunikasi.

DARI PERLINDUNGAN MENUJU PEMULIHAN

Musa’ada Pamungkas — 2026-07-25

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndholo Kusumo Kabupaten Pati menunjukkan bahwa korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan akibat relasi kuasa, stigma sosial, serta belum optimalnya implementasi perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya pemulihan korban berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban melalui pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi medis dan psikologis, rehabilitasi sosial, serta restitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa budaya victim blaming, relasi kuasa, keterbatasan fasilitas pemulihan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar perlindungan serta pemulihan korban dapat terlaksana secara efektif.

PENGAKSESAN AKUN CLOUD COMPUTING OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Asaad Ahmad — 2026-07-25

Perkembangan teknologi cloud computing memicu transformasi radikal dalam modus operandi kejahatan siber (cybercrime), yang menuntut kesiapan aparat penegak hukum dalam pengumpulan alat bukti digital. Namun, karakteristik data cloud yang bersifat virtual dan lintas batas yurisdiksi sering kali melahirkan benturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pengaksesan akun cloud computing oleh aparat penegak hukum berdasarkan regulasi di Indonesia (UU ITE dan UU PDP) dibandingkan dengan sistem common law (ECPA dan CLOUD Act), serta menguji validitas dokumen elektronik yang diperoleh di luar prosedur hukum acara formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaksesan akun cloud computing oleh penyidik di Indonesia tunduk pada pembatasan ketat Pasal 30 jo. Pasal 43 UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) serta rezim perlindungan privasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) yang mewajibkan adanya izin atau penetapan pengadilan (due process of law). Sementara dalam sistem common law di Amerika Serikat, kakunya aturan Electronic Communications Privacy Act (ECPA) kini telah dijembatani oleh CLOUD Act melalui skema perjanjian bilateral internasional. Konsekuensi yuridis terhadap dokumen elektronik hasil pengaksesan akun cloud yang dilakukan tidak sesuai prosedur (unlawful search and seizure) adalah cacat hukum. Berdasarkan doktrin fruit of the poisonous tree (the exclusionary rule), alat bukti tersebut kehilangan kekuatan pembuktian (bewijs kracht) dan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima (inadmissible evidence) demi hukum di persidangan.

SANKSI WAJA BAGI ORANG TUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN HAK ANAK MENURUT HUKUM ADAT BAJAWA DI DESA NARU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA

Fordianus Suri Meka — 2026-07-25

Sanksi waja merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dalam masyarakat Bajawa yang tidak hanya berfungsi memulihkan hubungan sosial, tetapi juga berimplikasi terhadap kedudukan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi waja yang dijatuhkan kepada orang tua terhadap kedudukan hak anak serta menganalisis pemenuhan hak anak menurut hukum adat Bajawa di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian terdiri atas tiga ayah yang dikenai sanksi, dua ibu kandung, dan tiga tokoh adat. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh tujuh responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, tabulasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi waja memengaruhi kedudukan hak anak dengan berkurangnya hak atas nafkah, kehadiran dan peran ayah, hubungan dengan keluarga ayah, serta tidak diperolehnya hak waris dari garis ayah, sedangkan hak atas identitas, pengasuhan oleh keluarga ibu, dan kehadiran ayah dalam peristiwa adat tertentu tetap diakui. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi waja tidak menghilangkan status anak dalam masyarakat adat Bajawa, tetapi membatasi pemenuhan beberapa hak anak akibat kuatnya sistem kekerabatan matrilineal sehingga pelaksanaan sanksi adat perlu tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEXTORTION MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE

Sultan Mangku Negoro — 2026-07-25

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya sextortion, yang menimbulkan kerugian materiil, psikologis, sosial, serta mengancam hak atas privasi dan martabat korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana sextortion melalui media sosial, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan upaya pemulihan hak bagi korbannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sextortion melalui media sosial memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27B UU ITE. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui upaya preventif dan represif, meliputi penegakan hukum, pelindungan data pribadi, pemulihan hak korban, serta pendampingan selama proses peradilan. Optimalisasi perlindungan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat guna menciptakan ruang digital yang aman serta menjamin kepastian hukum bagi korban.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

Abdulloh Satria Huda — 2026-07-25

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, masih ditemukan kasus penelantaran yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan, salah satunya dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya penelantaran anak serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi. Pertimbangan hakim dinilai telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak anak sebagai korban. Meskipun demikian, faktor ekonomi dan kondisi sosial terdakwa seharusnya dipertimbangkan secara lebih komprehensif agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

PENGATURAN HUKUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Muh. Sesar Lataha — 2026-07-25

Penerapan hukum pidana di Indonesia secara historis sangat kental dengan paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman badan (penjara). Hal ini memicu krisis akut berupa fenomena overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk pembaruan hukum, muncul gagasan kontemporer Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji syarat-syarat pemberiannya oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer yang ditelaah meliputi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru), UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), Perma No. 1 Tahun 2024, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum restorative justice di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi dari yang semula bersifat parsial dan sektoral (tersebar di tingkat Perpol dan Perja) menuju unifikasi formal. Payung hukum materiil diakomodasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang menggeser tujuan pemidanaan ke arah korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sedangkan hukum acaranya telah diatur secara komprehensif dan integratif dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) serta diperkuat oleh Perma No. 1 Tahun 2024 di tingkat persidangan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM

Faradilla Iha — 2026-07-28

Perkembangan teknologi informasi danjuga media digital telah memberi kemudahan didalam berkomunikasi, namun juga memunculkan berbagai bentuk kriminalitas siber, satu diantaranya penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Penelitian ini bertujuan guna melaksanakan analisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam, mengkaji penegakan hukumnya di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Penelitian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, danjuga kasus. Data didapat melewati studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, danjuga tersier yang dilakukan analisis dengan kualitatif. Dari Hasil penelitian membuktikan bahwasanyaa pengaturan mengenai penyebarluasan konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi danjuga Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian digital, penggunaan akun anonim, cepatnya penyebaran konten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keengganan korban untuk melapor akibat rasa malu dan stigma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, danjuga edukasi masyarakat mengenai etika bermedia digital dan perlindungan privasi guna menciptakan penegakan hukum yang efektif danjuga perlindungan hukum bagi korban.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Suwardi Sudirman — 2026-07-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial yang diiringi bertambahnya kasus pencemaran nama baik di ruang digital yang menimbulkan kerugian keperdataan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Pasal 1372 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan melalui tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku meliputi ganti rugi materiil dan immateriil, pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, pencabutan atau klarifikasi informasi yang tidak benar, serta penghapusan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak korban dan pemberian ganti kerugian secara adil sesuai ketentuan KUHPerdata.

POLA PEMBELAJARAN AL-QUR’AN MELALUI METODE TILAWATI DI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN MADINATU TAQWA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

Eka Damayanti — 2026-07-29

Pembelajaran Al-Qur’an di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) memerlukan metode yang sistematis agar santri mampu membaca Al-Qur’an sesuai kaidah tajwid. Salah satu metode yang banyak diterapkan ialah Metode Tilawati. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pola pembelajaran Al-Qur’an menggunakan Metode Tilawati serta mengklasifikasikan faktor pendukung dan penghambat penerapannya di TPQ Madinatu Taqwa Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pembelajaran menerapkan teknik klasikal empat langkah, baca simak, dan murajaah, sedangkan evaluasi dilakukan secara harian dan melalui munaqasyah berkala. Faktor pendukung meliputi motivasi santri, dukungan orang tua, sarana dan prasarana, serta kompetensi pengajar. Adapun faktor penghambat meliputi benturan jadwal, rendahnya konsentrasi sebagian santri, dan belum seluruh pengajar memiliki syahadah Tilawati. Penerapan Metode Tilawati membentuk pola pembelajaran yang terstruktur dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran Al-Qur’an di TPQ.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOLI-TOLI

Saskiyah Fatimah Zabina — 2026-07-29

Remisi merupakan hak konstitusional narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pemberian remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, motivasi bagi narapidana untuk berperilaku baik, serta upaya untuk mewujudkan tujuan reintegrasi sosial narapidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, seperti pelanggaran disiplin oleh narapidana, keterlambatan administrasi khususnya bagi narapidana pindahan, keterbatasan sumber daya manusia khususnya operator Sistem Database Pemasyarakatan, keterbatasan sarana pendukung berupa koneksi internet yang kurang stabil, serta belum optimalnya penilaian pembinaan oleh wali pemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kendala-kendala tersebut berdampak pada keterlambatan proses pengusulan dan penetapan remisi.

A Singer’s Liability for the Unlicensed Use of Songs in Commercial Concerts

Seroja Kusuma Dewi — 2026-07-30

The Indonesian music industry keeps growing, yet compliance with royalty obligations among event organizers remains weak, shown by more than 400 events that failed to pay music royalties through the channel required by law. This problem reached its peak in the dispute between songwriter Ari Bias and singer Agnez Mo, which ended with Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. This study aims to analyze the form of a singer's legal liability for using a song at a commercial concert without the creator's permission, and to examine whether the judges' legal reasoning aligns with the principle of copyright legal protection. This normative juridical research uses a statute approach and a case approach, examined through Hans Kelsen's Theory of Legal Responsibility and Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection. The findings show that the Supreme Court corrected the singer's individual liability construction into a functional liability attached to the concert organizer. Even so, the decision only satisfies the preventive dimension of legal protection, while its repressive dimension has not yet provided real recovery for the songwriter.

REINTERPRETASI LOGICAL FALLACY DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERTENTANGAN ATAS TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN

Rolly Muliazi — 2026-07-31

Penelitian ini mereinterpretasi secara kritis legitimasi paradoksal terhadap penalaran sesat (logical fallacy) khususnya argumentum ad hominem, argumentum ad verecundiam, dan argumentum ad misericordiam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik, penelitian ini memosisikan kekeliruan berpikir tersebut sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Ketegangan teoretik utama yang dikaji adalah hubungan dan pertentangan antara ketentuan yang sarat nilai etis ini dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen yang mewajibkan pemurnian ilmu hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti etika, sosiologi, dan politik. Penelitian ini mengintegrasikan kritik akademik terkini, bahwa teori Kelsen telah disalahpahami secara sistematis di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertentangan tersebut tidak bersifat absolut melainkan metodologis: Kelsen berbicara tentang teori ilmu hukum, sementara KUHAP berbicara tentang praktik peradilan. Dualisme metodologis diusulkan untuk merekonsiliasi kedua perspektif.

KOLABORASI MULTI-AKTOR DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU

Sahat Martua Sinaga — 2026-07-31

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu bencana lingkungan yang paling serius di Indonesia sehingga memerlukan kolaborasi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi multi aktor dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Labuhanbatu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian berjumlah 17 orang yang dipilih secara purposive dan terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, aparat keamanan, Polisi Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran, sektor swasta, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat komunikasi, memperjelas pembagian peran, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat respons mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Kesimpulannya, keberhasilan mitigasi kebakaran hutan dan lahan memerlukan penguatan kolaborasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, serta tata kelola yang terintegrasi untuk mewujudkan ketangguhan bencana yang berkelanjutan.

URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL

Elita Inas Putrihartiwi — 2026-08-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi formulasi sanksi terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Namun demikian, pengaturan mengenai konsekuensi hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pelaksanaan pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya formulasi sanksi yang jelas terhadap terpidana yang tidak menjalankan pidana kerja sosial mengakibatkan lemahnya kepastian hukum serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang secara tegas mengatur bentuk dan mekanisme pemberian sanksi terhadap terpidana yang tidak melaksanakan pidana kerja sosial guna menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, mewujudkan kepastian hukum, serta mendukung pembaruan hukum pidana di Indonesia.

PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Susie — 2026-08-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta implementasinya di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan bentuk badan hukum BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha daerah, serta memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian, implementasi penyesuaian tersebut di Kabupaten Katingan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesiapan regulasi daerah, aspek kelembagaan, serta penyesuaian anggaran dasar dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi serta mempercepat proses penyesuaian BUMD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip good corporate governance.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA LAHUAFU

Julaeha — 2026-08-01

Tanah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki nilai ekonomi, sosial, maupun sebagai tempat tinggal, sehingga sering menimbulkan sengketa akibat batas wilayah yang tidak jelas, warisan, atau klaim kepemilikan tanah dari pihak lain. Di tingkat desa, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi oleh kepala desa dengan mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan dalam mempertemukan para pihak, menjaga netralitas, memimpin musyawarah, dan membantu mencapai kesepakatan bersama. Peran tersebut dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan masyarakat. Keberhasilan mediasi didukung oleh kepercayaan masyarakat, budaya musyawarah, dan keterlibatan tokoh masyarakat serta perangkat desa. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya bukti kepemilikan tanah, sikap pihak yang tidak kooperatif, keterbatasan waktu, rendahnya pemahaman hukum, campur tangan pihak luar, dan keterbatasan fasilitas mediasi.

TANGGUNG JAWAB PELANGGAR HAK CIPTA ATAS KOMERSIALISASI LAGU MODIFIKASI KECERDASAN BUATAN TANPA IZIN PERSPEKTIF ASAS LIABILITY BASES ON FAULT

Desy Anwar — 2026-08-01

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan kemudahan dalam menciptakan maupun memodifikasi karya musik melalui proses adaptasi aransemen, perubahan karakter suara, hingga imitasi gaya penyanyi tertentu. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika lagu hasil modifikasi AI dikomersialkan tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai komersialisasi lagu modifikasi AI tanpa izin serta bentuk tanggung jawab pelanggar berdasarkan perspektif asas liability based on fault. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komersialisasi lagu hasil modifikasi AI tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan asas liability based on fault, pertanggungjawaban hukum lahir apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena hanya berfungsi sebagai alat teknologi, sehingga tanggung jawab hukum berada pada pengguna AI yang secara sengaja atau lalai memanfaatkan lagu hasil modifikasi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian dan penghentian penggunaan karya, maupun secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Amelia Rizka Anshari — 2026-08-02

Perkembangan teknologi digital dalam sistem pemerintahan telah mendorong penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagai sarana perizinan berusaha berbasis elektronik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis tanpa intervensi langsung pejabat administrasi dalam setiap prosesnya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan, keabsahan, serta kekuatan pembuktian KTUN yang diterbitkan secara otomatis apabila diuji dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian KTUN otomatis melalui OSS-RBA dalam proses peradilan tata usaha negara serta implikasinya terhadap prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam hukum administrasi pemerintahan, serta tetap dapat diuji keabsahannya dalam PTUN. Dengan demikian, otomatisasi tidak menghilangkan tanggung jawab administrasi negara, melainkan hanya mengubah mekanisme penerbitan keputusan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA SOSIAL

Ridha Fitrianie Putri — 2026-08-02

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyebarluaskan berbagai bentuk informasi melalui media elektronik maupun media sosial. Salah satu fenomena yang muncul adalah promosi jasa santet melalui media yang dilakukan secara terbuka dengan menawarkan kemampuan supranatural untuk mencelakakan orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena dapat mengganggu ketertiban umum, menimbulkan keresahan di masyarakat, serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media serta mengkaji dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jasa santet melalui media dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai penawaran atau pemberian jasa yang mengklaim memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan terhadap orang lain demi memperoleh keuntungan. Pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan promosi jasa santet merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta upaya preventif dalam menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Allan Larenaung — 2026-08-04

Penentuan kualifikasi luka berat dalam tindak pidana penganiayaan masih menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio decidendi hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Populasi penelitian berupa seluruh norma hukum, doktrin, dan putusan yang berkaitan dengan penentuan luka berat, sedangkan sampel penelitian adalah Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd yang dipilih secara purposif sebagai objek utama kajian. Instrumen penelitian menggunakan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menentukan luka berat melalui penilaian terpadu terhadap visum et repertum, fakta persidangan, alat bukti yang sah, hubungan kausal, dan penerapan norma hukum, sehingga visum et repertum tidak menjadi dasar tunggal pembuktian. Kesimpulannya, kualitas ratio decidendi yang sistematis dan argumentatif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum, serta Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat dapat menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat konsistensi pertimbangan hakim.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PAYLATER DAN IMPLIKASINYA PADA KONSUMEN MUSLIM

Eifen Diana Jetthakova — 2026-08-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Paylater dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap konsumen Muslim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Paylater konvensional mengandung unsur riba, gharar, dan potensi ketidakadilan dalam akad, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan Paylater cenderung meningkatkan perilaku konsumtif dan risiko utang pada konsumen Muslim. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model Paylater berbasis syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan Paylater serta pemahaman terhadap akad dalam Islam menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem keuangan digital yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP KUALITAS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Hany Amelya — 2026-08-05

Struktur oposisi dalam sistem perwakilan merupakan elemen penting dalam negara demokrasi modern karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Namun, sistem perwakilan di Indonesia tidak memiliki struktur oposisi yang terinstitusionalisasi secara formal. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas negara hukum (rule of law) dan demokrasi, khususnya dalam aspek checks and balances serta akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan oposisi parlementer yang terstruktur menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah dan tidak terorganisir secara institusional. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas mekanisme checks and balances serta memengaruhi kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan parlemen agar fungsi oposisi dapat berjalan secara efektif dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT

Agnes Chikita — 2026-08-05

Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada pemberian kredit bermasalah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta meminimalisasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan). Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank sering kali menghadapi permasalahan berupa kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta bentuk akuntabilitas bank dalam penanganan kredit bermasalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam setiap proses pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan debitur hingga pengawasan pasca pencairan kredit. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut yang berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal bank serta peningkatan peran regulator dalam memastikan akuntabilitas perbankan berjalan secara efektif.

KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW

Redwan Dwi Noranda — 2026-08-05

Bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap tersangka dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan prinsip due process of law. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan yang dapat mengurangi atau melanggar hak-haknya apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya proses penyidikan yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan serta mengkaji implementasinya dalam perspektif due process of law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, akses terhadap penasihat hukum, maupun pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip due process of law. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi akses bantuan hukum guna menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Abdul Karim Omar — 2026-08-11

Pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, adil, dan demokratis. Kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai hukum melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang mengkaji berbagai literatur ilmiah, buku, regulasi, dan hasil penelitian internasional mengenai pendidikan hukum, kesadaran hukum, serta perubahan sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan teori kesadaran hukum, teori pembelajaran sosial, dan teori perubahan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan hukum berperan signifikan dalam membentuk pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku masyarakat dalam mematuhi norma hukum. Efektivitas pendidikan hukum dipengaruhi oleh kualitas kurikulum, kompetensi pendidik, budaya hukum masyarakat, dukungan pemerintah, media massa, dan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan proses sosial yang berlangsung melalui interaksi antara individu, institusi pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pendidikan hukum memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar mampu membentuk budaya hukum yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi warga negara, serta memperkuat supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DAN KORPORASI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE

Etta Dwi Amoria — 2026-08-11

Perkembangan transportasi online memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, namun juga menimbulkan persoalan hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penumpang. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi sebagai pelaku langsung, tetapi juga mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi. Kekaburan norma terdapat pada batas interpretasi mengenai hubungan kemitraan sebagai “hubungan lain” dalam Pasal 46 serta penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi dan korporasi atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penumpang transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi transportasi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak timbul secara otomatis akibat perbuatan pengemudi, melainkan bergantung pada terpenuhinya unsur pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 46 dan Pasal 48 KUHP. Hubungan kemitraan dapat dikategorikan sebagai “hubungan lain” apabila pengemudi bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup kegiatan usaha korporasi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM

Santika Aprilia — 2026-08-18

Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi sudah meningkatkan pemanfaatan data pribadi didalam bermacam layanan digital, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan danjuga bocornya data pribadi. Kondisi itu memberi dorongan terbentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi selaku dasar hukum yang mengelola perlindungan data pribadi, termasuk pemakaian data pribadi dengan menentang hukum dan pertanggungjawabannya pidana terhadap pelakunya. Tujuan penelitian yakni guna melaksanakan analisis kualifikasi yuridis tindakan pidana pemakaian data pribadi dengan menentang hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi serta melaksanakan analisis permintaan tanggungjawab pidana terhadap pelaku tindakan pidana tersebut. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) danjuga pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dilaksanakan analisis dengan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwasanyaa penggunaan data pribadi secara melawan hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 65 danjuga Pasal 66 dengan ancaman pidana dalam Pasal 67 serta pidana tambahan dalam Pasal 68. Pertanggungjawaban pidana dilandasi dengan asas geen straf zonder schuld, sehingga pemidanaan hanya bisa dilakukan jikalau terbukti adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, danjuga tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap orang perseorangan maupun korporasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Muhammad Imran — 2026-08-18

Epistemologi hukum Islam mengkaji hakikat, asal usul, dan metodologi fiqh serta ushul fiqh. Sebagai sistem hukum yang berorientasi ketuhanan dan kemanusiaan, hukum Islam menggabungkan teks teologis, rasionalitas manusia, serta metodologi sistematis. Penelitian ini memetakan interaksi konstruktif antara wahyu, akal, dan metode istimbath dalam membangun kerangka epistemologis yang responsif terhadap perkembangan zaman. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan filosofis dan hermeneutik, hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam berdiri atas tiga pilar utama yang saling melengkapi. Pertama, wahyu sebagai sumber otentik dan otoritatif yang menetapkan nilai universal dan norma dasar. Kedua, akal sebagai instrumen pemahaman untuk menangkap kehendak syariat dan mengartikulasikan maqasid asy syariah. Ketiga, metode istimbath, baik melalui pendekatan kebahasaan (lughawiyyah) maupun penalaran rasional kausatif (ta'liliyyah/qiyasiyyah) adalah sebagai prosedur operasional yang menjembatani wahyu dan akal dalam menghasilkan ketetapan hukum bagi peradaban yang terus berkembang.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DARI WAJIB PAJAK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Sri Muliana — 2026-08-18

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta penerapannya pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berkewajiban melaksanakan pemenuhan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan kewajiban tersebut pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman regulasi dan administrasi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh kepastian hukum, kesadaran wajib pajak, dan pembinaan perpajakan yang berkelanjutan.

TRANSFORMASI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Tia Widiyawati — 2026-08-19

Artikel ini menganalisis transformasi living law dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Living law menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga tumbuh melalui nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan sosiologi hukum melalui analisis terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa living law, terutama yang termanifestasi dalam hukum adat, tetap memiliki legitimasi sosial dan berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, keberlakuannya masih berada dalam batas dan mekanisme yang ditentukan negara. Formalisasi tersebut menghasilkan transformasi yang bersifat ambivalen karena pada satu sisi memperkuat kedudukan yuridis living law, tetapi pada sisi lain berpotensi membatasi otonomi dan karakter dinamisnya. Oleh karena itu, integrasi living law perlu mempertemukan legitimasi sosial dan legitimasi yuridis secara proporsional tanpa menghilangkan karakter hukum yang hidup dalam masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA

Riki Sentana Akhsan — 2026-08-21

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan importir atas tindakan faktual penagihan paksa oleh pejabat Bea dan Cukai serta implikasi penerapan asas kepastian hukum prosedural terhadap restorasi hak importir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak keperdataan importir atas aset memperoleh perlindungan konstitusional dan harus dihormati dalam setiap tindakan koersif pemerintah. Kegagalan notifikasi Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) berpotensi menghilangkan kesempatan importir untuk mengajukan keberatan dan dapat menjadi dasar pengujian tindakan pejabat melalui perspektif Onrechtmatige Overheidsdaad apabila terbukti terdapat kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum, serta kerugian. Namun, perlindungan tersebut menghadapi hambatan melalui penerapan ketat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menetapkan batas waktu gugatan selama 14 hari. Dalam perkara yang dikaji, gugatan didaftarkan pada hari ke-15 sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok sengketa mengenai dugaan cacat notifikasi tidak diperiksa secara substantif. Penerapan kepastian hukum prosedural tersebut memberikan ketertiban hukum, tetapi sekaligus berpotensi membatasi keadilan substantif dan efektivitas pemulihan hak importir.

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS SENGKETA PPN PENYERAHAN PKE OLEH WAJIB PAJAK YANG SAMA

Fathonatan Dewi Nastiti — 2026-08-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Palm Kernel Expeller (PKE) serta menganalisis disparitas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002056.16/2021/PP/M.IB Tahun 2023 dan Putusan Nomor PUT-006544.16/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum dalam kedua putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPN atas PKE telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, serta PMK Nomor 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 142/PMK.010/2017, tetapi masih terdapat ruang interpretasi mengenai kedudukan PKE sebagai bahan baku pakan ternak. Disparitas kedua putusan terutama disebabkan oleh perbedaan metode penafsiran hukum. Putusan Tahun 2023 menggunakan pendekatan tekstual dengan menitikberatkan pada pencantuman barang dalam lampiran PMK, sedangkan Putusan Tahun 2025 menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan hubungan antarperaturan serta fungsi PKE sebagai bahan baku pakan ternak. Disparitas tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum karena perkara yang memiliki karakteristik substantif sama menghasilkan putusan berbeda, sehingga diperlukan konsistensi argumentasi dan metode penafsiran dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Mahmudah Hasanah — 2026-08-21

Keterangan ahli memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan khusus di luar hukum. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga dalam praktiknya penentuan ahli sering menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Permasalahan ini berdampak pada aspek kepastian hukum dalam proses peradilan, terutama terkait objektivitas dan konsistensi penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria keterangan ahli dalam proses peradilan serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia masih bersifat fleksibel dan belum memiliki standar normatif yang tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan serta memengaruhi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai standar kompetensi ahli yang meliputi aspek pendidikan, keahlian, sertifikasi, dan pengakuan institusional agar keterangan ahli dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan.

KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Agnes Veronica Putri — 2026-08-21

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan alat bukti baru berupa pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Kehadiran alat bukti tersebut merupakan pembaruan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia yang bertujuan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung selama proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis penerapannya terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun demikian, penggunaannya harus tetap dilakukan secara objektif, proporsional, dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme penggunaan alat bukti pengamatan hakim guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak dalam proses peradilan pidana.

ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI VOICE NOTE (PESAN SUARA) PESAN INSTAN DALAM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

Teedy Kusumawinata — 2026-08-22

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan voice note (pesan suara) pada aplikasi pesan instan sebagai media komunikasi yang semakin sering dijadikan alat bukti dalam proses peradilan. Keberadaan voice note sebagai informasi atau dokumen elektronik menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai kedudukan, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum voice note sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana di Indonesia serta mengkaji kekuatan pembuktiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa voice note dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun demikian, penggunaan voice note sebagai alat bukti tetap memerlukan proses autentikasi, verifikasi, dan pembuktian terhadap keaslian serta integritas data elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian yang optimal di persidangan.

PENERAPAN ASAS TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI (ONDEELBAARHEID) DALAM EKSEKUSI PARSIAL PADA HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT

Amalia Rizky Septiany — 2026-08-22

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur dalam pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan. Salah satu asas fundamental dalam Hak Tanggungan adalah asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid), yaitu asas yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek jaminan sampai seluruh utang yang dijamin telah dilunasi. Namun, dalam praktik pembiayaan sering ditemukan pelaksanaan eksekusi parsial terhadap objek Hak Tanggungan berperingkat yang menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan asas ondeelbaarheid serta perlindungan hukum bagi para kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid) dalam eksekusi parsial pada Hak Tanggungan berperingkat serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ondeelbaarheid merupakan prinsip yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan, namun dalam kondisi tertentu pelaksanaan eksekusi parsial dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan maupun mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan eksekusi parsial harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak para kreditur agar tidak mengurangi fungsi Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan.

KOMPETENSI RELATIF GUGATAN SEDERHANA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BERAGUNAN

Cynthia Della Aprillisfianti — 2026-08-22

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu upaya pembaruan sistem peradilan perdata untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, sengketa wanprestasi yang bersumber dari perjanjian kredit beragunan sering diajukan melalui mekanisme tersebut karena memiliki karakteristik yang relatif sederhana. Namun, penerapan gugatan sederhana masih menimbulkan permasalahan terkait kompetensi relatif pengadilan, khususnya apabila domisili para pihak berbeda, terdapat klausul pilihan forum, atau objek jaminan berada di wilayah hukum yang berlainan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana terhadap perkara wanprestasi perjanjian kredit beragunan serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi relatif dalam gugatan sederhana pada prinsipnya ditentukan berdasarkan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan, penerapan kompetensi relatif harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, isi perjanjian para pihak, serta karakteristik objek jaminan agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antar pengadilan.

IMPLIKASI GUGATAN SENGKETA KEPABEANAN TERHADAP KERUGIAN IMPORTIR

Regina Belinda Rolos — 2026-08-23

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan upaya hukum gugatan dalam sengketa kepabeanan serta implikasi ketidaklengkapan pengaturannya terhadap kerugian importir dalam perspektif hukum perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur secara memadai mekanisme gugatan terhadap cacat prosedural dalam penerbitan keputusan pabean. Kondisi tersebut menimbulkan procedural lacuna dan ketidakpastian mengenai forum penyelesaian sengketa. Dalam perkara PT Yuni International, mayoritas Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O.) karena SPKTNP dipandang sebagai objek banding, sehingga pokok sengketa mengenai dugaan pelanggaran prosedur tidak diperiksa secara materiil. Ketidaklengkapan tersebut menimbulkan kerugian keperdataan berupa damnum emergens, lucrum cessans, dan loss of chance. Data profiling menunjukkan 47 dari 51 sengketa gugatan kepabeanan atau 92,15% berakhir dengan putusan N.O. Penelitian merekomendasikan penerapan rechtsvinding melalui analogi ketentuan UU KUP sebagai solusi jangka pendek serta harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk membentuk mekanisme gugatan prosedural yang memberikan perlindungan hukum efektif bagi importir.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL

Kharismawati — 2026-08-23

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif tindak pidana penggunaan senjata api ilegal untuk menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api ilegal yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua kelompok norma yang memiliki objek hukum berbeda. Pasal 340 KUHP diterapkan terhadap perbuatan pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterapkan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak. Dalam perkara yang diteliti, unsur pembunuhan berencana dinilai terpenuhi berdasarkan adanya perselisihan sebelumnya, jeda waktu, tindakan terdakwa kembali mendatangi korban dengan membawa senjata api, serta penembakan sebanyak dua kali. Unsur penggunaan senjata api tanpa hak diperkuat oleh pengakuan terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Penerapan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap nyawa dan penggunaan senjata api ilegal dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah sesuai unsur masing-masing.

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DAN PPAT ATAS PENGGELAPAN BPHTB OLEH KARYAWAN DALAM AKTA JUAL BELI

Jiman — 2026-08-24

Artikel ini mengkaji tanggung jawab hukum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap perbuatan karyawan yang melakukan penggelapan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pembuatan akta jual beli. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik para pihak sering menitipkan pengurusan pembayaran BPHTB kepada kantor Notaris/PPAT demi efisiensi, sementara pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB merupakan syarat penting sebelum akta ditandatangani dan peralihan hak dapat didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dan PPAT tidak bersifat otomatis. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila terdapat kelalaian pengawasan atau hubungan kausal antara sistem pengelolaan kantor dengan kerugian klien, terutama berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dan vicarious liability. Tanggung jawab pidana pada prinsipnya melekat pada karyawan sebagai pelaku langsung; Notaris/PPAT hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat keterlibatan, perintah, penyertaan, atau pembiaran yang disengaja. Secara administratif, sanksi dapat dikenakan apabila Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, verifikasi, dan pengawasan profesional. Penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana, dan administratif yang berjalan paralel, sementara restorative justice dapat dipertimbangkan secara terbatas dengan orientasi pemulihan kerugian. Artikel ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, verifikasi pembayaran BPHTB yang terdokumentasi, serta penggunaan sistem pembayaran transparan untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.

POTENSI GUGATAN PERDATA CV VENUS INTI PERKASA TERHADAP PT TIMAH TBK ATAS KERUGIAN AKIBAT PUTUSAN KORUPSI NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2024/PN. JKT.PST

Dasrul Chaniago — 2026-08-24

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk ditinjau dari teori hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 serta implikasi putusan tindak pidana korupsi terhadap hak keperdataan CV Venus Inti Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian CV Venus Inti Perkasa terutama berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi yang bersumber dari hubungan kontraktual, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai ekonomis aset serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan perjanjian. Putusan pidana tidak secara otomatis menghapus hak keperdataan yang lahir dari perjanjian. Potensi gugatan terhadap PT Timah Tbk dapat dikonstruksikan berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, bergantung pada sumber kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian fakta hukum, sedangkan kerugian dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan dalam perkara perdata.

ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN LEMBAGA BANK ATAS KETERLIBATAN NASABAH PRIORITAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Amelia Sharah — 2026-08-28

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) oleh lembaga perbankan terhadap keterlibatan nasabah prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan bank tetap menjunjung independensi, akuntabilitas, transparansi, serta manajemen risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan, tanpa memberikan kewenangan kepada nasabah prioritas untuk memengaruhi kebijakan internal bank yang hanya menjadi kewenangan organisasi perusahaan. Keterlibatan nasabah prioritas hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemberian masukan, konsultasi, atau penyampaian dalam kebutuhan layanan tanpa mengurangi independensi bank dalam menetapkan keputusan bisnis. Apabila terjadi penyimpangan yang mengakibatkan benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, bank dapat dikenai sanksi administratif, sanksi keperdataan, maupun konsekuensi hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan internal yang efektif menjadi faktor penting dalam menjamin penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA PAJAK

Sri Widiastuti — 2026-08-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian novum dalam Peninjauan Kembali perkara sengketa pajak serta perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai novum dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter Novelty, Authenticity, Relevance, Materiality, dan Decisive Effect, serta teori ratio decidendi, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian novum tidak ditentukan semata-mata oleh kebaruan dokumen, tetapi oleh kemampuan bukti tersebut memengaruhi fakta material yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pada Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, novum berupa surat MITI Malaysia, invoice, dan dokumentasi proses produksi memiliki relevansi dan materialitas yang kuat terhadap penentuan asal barang sehingga memengaruhi ratio decidendi dan amar putusan. Sebaliknya, novum dalam Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 tidak mengubah dasar prosedural putusan sehingga tidak bersifat menentukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum memerlukan standar penilaian novum yang transparan, konsisten, dan terukur.

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI E-TAX COURT

Vicky Fitrah Windayani — 2026-08-29

dokumen elektronik sebagai alat bukti serta penilaian keabsahannya dalam sistem pembuktian pada penyelesaian sengketa pajak melalui E-Tax Court di Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, PER-1/PP/2023, serta tiga putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan hukum sebagai alat bukti melalui kerangka regulasi yang saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum memberikan standar teknis yang rinci mengenai autentikasi, integritas, ketersediaan, reliabilitas, audit trail, dan tanda tangan elektronik. Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah diterima dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim, tetapi penilaian lebih berorientasi pada substansi dan relevansi dokumen daripada verifikasi keabsahan teknisnya. Dengan demikian, penerapan E-Tax Court telah mendukung digitalisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa pajak, tetapi masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan pedoman teknis untuk menjamin konsistensi pembuktian dan kepastian hukum

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yorry Arif Dwi Murtono — 2026-08-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta bersama serta mengkaji faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam perspektif keadilan menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, yang dianalisis melalui teori kepastian hukum, keadilan substantif, penemuan hukum, dan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, tetapi menerapkan Pasal 97 KHI secara berbeda. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan pembagian ½ : ½ setelah melakukan pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, sehingga lebih berorientasi pada kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menetapkan pembagian 25% : 75% berdasarkan kontribusi ekonomi Tergugat setelah para pihak berpisah, sehingga lebih menekankan keadilan substantif. Disparitas tersebut disebabkan oleh sifat umum Pasal 97 KHI, perbedaan kontribusi para pihak, serta perbedaan penafsiran dan pendekatan hakim. Dalam perspektif syariat Islam, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (hifẓ al-māl). Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas terhadap penyimpangan Pasal 97 KHI agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

ANALISIS TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA TITIPAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG IMPOR E-COMMERCE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 96 TAHUN 2023

Yosef Hendriyansah — 2026-08-29

Perkembangan cross-border e-commerce meningkatkan peran Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dalam pengiriman barang impor sekaligus penyelesaian kewajiban kepabeanan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika kesalahan PJT dalam proses self-assessment, penyampaian Consignment Note, atau klasifikasi barang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi dan implikasi yuridis wanprestasi PJT dalam pengiriman barang impor serta menganalisis perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum perdata, perlindungan konsumen, kepabeanan, serta putusan Pengadilan Pajak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PJT yang menjalankan fungsi kepabeanan sebagai PPJK tetap memiliki tanggung jawab keperdataan terhadap konsumen. Kesalahan administratif maupun operasional yang berada dalam lingkup kewajiban PJT dan menyebabkan tertahan, rusak, atau tidak tersampaikannya barang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Selain itu, klausula eksonerasi yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Pasal 28 UUPK juga menempatkan beban pembuktian unsur kesalahan pada pelaku usaha.

ANALISIS SENGKETA PENETAPAN NILAI PABEAN BARANG IMPOR DI PENGADILAN PAJAK

Zulkarnain — 2026-08-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa penetapan nilai pabean atas barang impor di Pengadilan Pajak serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan nilai pabean berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003731.19/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2026. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum kepabeanan, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa bermula dari perbedaan penetapan nilai pabean atas barang impor DTY Oil-3100-Aja, yaitu nilai yang diberitahukan importir sebesar CIF USD20,843.60 dan nilai yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar CIF USD25,324.00. Setelah keberatan ditolak, sengketa diselesaikan melalui banding di Pengadilan Pajak. Majelis Hakim menilai keseluruhan alat bukti secara rasional dan menyeluruh, meliputi dokumen transaksi, pengangkutan, pembayaran, rekening koran, dan pembukuan internal. Nilai transaksi sebesar CIF USD20,843.60 dinilai terbukti sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Sebaliknya, dasar penggunaan metode pengulangan oleh Terbanding dinilai tidak dapat diuji secara memadai karena LPPNP tidak menjelaskan penyesuaian dan fleksibilitas barang pembanding. Majelis Hakim kemudian mengabulkan seluruh banding dan menetapkan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi menjadi nihil.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1132/PDT.G/2025/ PN.SBY TENTANG PEMBATALAN AKTA KEMATIAN YANG CACAT HUKUM

Humairoh — 2026-08-31

Kajian ini berfokus pada penelaahan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1132/Pdt.G/2025/PN.Sby, mengenai pembatalan akta kematian yang cacat hukum materiil serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya akta kematian terhadap seseorang yang masih hidup, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam administrasi kependudukan dan berpotensi merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bersangkutan. Kajian ini ditempatkan dalam ranah penelitian hukum normatif, yang penelaahannya diarahkan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), serta kasus (case approach). Sumber bahan hukum mencakup kategori primer, sekunder, dan tersier, kemudian keseluruhan bahan tersebut ditelaah melalui analisis deskriptif kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan jika majelis hakim mengabulkan gugatan pembatalan akta kematian karena terbukti penggugat masih hidup dan penerbitan akta didasarkan pada data serta keterangan yang tidak sesuai dengan fakta materiil. Pertimbangan hakim mengacu pada ketentuan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pelaksanaannya. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum melalui pemulihan status administrasi kependudukan, perlindungan hak-hak keperdataan, serta menjadi dasar bagi instansi pelaksana untuk melakukan pembatalan dan penyesuaian data kependudukan yang pengelolaannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT WESEI WEHALI DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DI DESA FAFOE KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA

Apridita Sangrini Seran — 2026-09-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih bertahannya sistem pewarisan adat Wesei Wehali yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka, serta munculnya perubahan sosial yang memengaruhi kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip pewarisan menurut hukum adat Wesei Wehali dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem pewarisan pada masa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Populasi penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri atas 2 tokoh adat, 1 kepala desa, 3 ahli waris laki-laki, dan 2 ahli waris perempuan. Teknik sampling menggunakan sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Data dikumpulkan melalui wawancara berpedoman, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan Wesei Wehali tetap berlandaskan prinsip matrilineal dengan anak perempuan sebagai ahli waris utama, sedangkan anak laki-laki memiliki hak terbatas berupa pemanfaatan harta, peran dalam musyawarah adat, serta kemungkinan memperoleh harta melalui hibah atau kesepakatan keluarga akibat perubahan sosial. Kesimpulannya, perubahan sosial tidak menghapus sistem pewarisan matrilineal, tetapi mendorong penyesuaian pelaksanaannya melalui musyawarah keluarga dengan tetap mempertahankan prinsip dasar hukum adat Wesei Wehali.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN MELALUI PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ronald Saputra Sormin — 2026-09-03

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban belum sepenuhnya efektif, terutama ketika pelaku juga berstatus anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Populasi penelitian meliputi pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan oleh pelaku anak, sedangkan sampel ditentukan secara purposive dengan satu narasumber dari Hakim pengadila Negeri Kota Agung. Instrumen penelitian berupa studi kepustakaan dan pedoman wawancara terbuka. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban, antara lain pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan restitusi. Restitusi merupakan instrumen pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari perlindungan hukum, namun tidak menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Dengan demikian pemenuhan hak korban dan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda tetapi harus dilaksanakan secara seimbang untuk mewujudkan keadilan bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PRAKTIK SELECTIVE ENFORCEMENT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERGESERAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Dava Azriael — 2026-09-06

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus Ferdy Sambo melalui perspektif selective enforcement dan relasi kuasa. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip equality before the law mengalami degradasi signifikan pada fase pra-ajudikasi akibat penyalahgunaan jabatan struktural untuk melakukan obstruction of justice. Hegemoni relasi kuasa berhasil melumpuhkan independensi penyidik tingkat bawah, sehingga menggeser penegakan hukum yang objektifyuridis menjadi subjektif-birokratis. Disfungsi pengawasan internal serta lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi bawahan yang menolak perintah menyimpang menyebabkan aturan kode etik profesi menjadi mandul. Kondisi ini membuktikan bahwa hukum positif dapat direduksi menjadi tool of power ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan absolut. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan kepolisian dan pemurnian checks and balances merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan supremasi hukum di Indonesia.

LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBENTUK ELEKTRONIK BERDASARKAN UUJN DAN LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DI KOREA SELATAN SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN

Aldo Fuqaha Alfatih — 2026-09-06

Digitalisasi pelayanan hukum mendorong kebutuhan penerapan akta notaris berbentuk elektronik, tetapi hukum Indonesia belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembentukannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta membandingkannya dengan penerapan electronic notarization di Korea Selatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, tetapi belum memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk menjadikannya sebagai akta notaris autentik. Korea Selatan telah memiliki kerangka electronic notarization yang lebih terintegrasi melalui pengaturan notaris, dokumen elektronik, tanda tangan digital, identifikasi, penyimpanan, dan pengawasan. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan pembaruan regulasi agar digitalisasi kenotariatan dapat diterapkan dengan tetap menjamin keautentikan, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak.

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PROMOSI LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DAN PERUSAHAAN REKAMAN YANG DIWAARMERKING OLEH NOTARIS

Indra Waspada Para Dirgantara — 2026-09-06

Perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman menimbulkan persoalan hukum ketika kewajiban promosi tidak dilaksanakan dan perjanjian hanya dibukukan melalui waarmerking oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian promosi lagu yang dibukukan pada buku khusus (waarmerking) serta perlindungan hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian. Instrumen penelitian berupa dokumen dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waarmerking tidak mengubah perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik, tetapi perjanjian tetap sah dan mengikat apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Kesimpulannya, tanggung jawab pelaksanaan perjanjian berada pada para pihak, sedangkan perlindungan hukum dapat ditempuh secara preventif dan represif.

KEDUDUKAN JUAL BELI TANAH HAK MILIK BERSTATUS SITA JAMINAN OLEH PPAT DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rifqi Rafif — 2026-09-08

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya peralihan hak atas tanah yang berstatus sita jaminan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan AJB atas tanah hak milik yang berstatus sita jaminan serta kepastian hukum terhadap peralihan hak tersebut berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Bth/2022/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian berupa studi dokumen melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB tetap dibuat dan peralihan hak tetap didaftarkan meskipun objek tanah telah berstatus sita jaminan karena status sita tidak tercatat dalam administrasi pertanahan akibat tidak adanya pelaporan dari pengadilan kepada Badan Pertanahan Nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan perlunya penguatan sinkronisasi data serta koordinasi antarlembaga agar status sita jaminan segera tercatat dalam administrasi pertanahan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

KEDUDUKAN HUKUM AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOTARIS DILUAR TEMPAT TINGGAL PEWARIS BERDASARKAN PERATURAN PENDAFTARAN TANAH

Syah Abdul Ghani — 2026-09-08

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHW). UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris dalam wilayah satu provinsi sesuai tempat kedudukannya, sedangkan Permen ATR/BPN mensyaratkan AKHW dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris saat meninggal dunia. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AKHW yang dibuat di luar domisili pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AKHW yang dibuat oleh Notaris di luar tempat tinggal pewaris tetap sah sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 18 UUJN. Namun, secara administratif akta tersebut tidak dapat digunakan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tidak memenuhi ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Glory Lemarce Joeline Allo — 2026-09-19

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara perdata, termasuk perceraian, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh peran mediator dan kondisi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran mediator, hambatan, dan solusi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Populasi meliputi mediator, advokat, dan pasangan yang berperkara, dengan sampel 11 orang yang terdiri atas tiga mediator, tiga pasangan, dan dua advokat. Peneliti menjadi instrumen utama, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil menunjukkan mediator telah menjalankan fungsi netralitas, fasilitasi komunikasi, penggalian kepentingan, dan pendorongan perdamaian, tetapi dari 124 perkara tidak terdapat perdamaian penuh. Kesimpulannya, mediasi telah sesuai secara prosedural, tetapi efektivitas substantifnya belum optimal karena dipengaruhi kondisi para pihak, kapasitas mediator, sarana, dan pemahaman masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. REKSA FINANCE DI KOTA JAKARTA

Guswan Hakim — 2026-09-19

Penelitian ini membahas perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Reksa Finance di Kota Jakarta. Permasalahan penelitian berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur diberikan melalui perjanjian kredit dan jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai ketentuan hukum. Upaya penyelesaian dilakukan secara bertahap melalui penagihan, pemberian peringatan, penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak, dan eksekusi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi wajib memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terutama apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

PARAMETER KUALITATIF ALAT BUKTI PENETAPAN TERSANGKA DALAM SISTEM KUHAP NASIONAL

Ahmad Lonthor — 2026-09-22

Perubahan kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian KUHAP Nasional menghadirkan persoalan mengenai standar kecukupan alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Penempatan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti yang sah memperluas dasar pembuktian yang dapat digunakan dalam memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti, sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kecukupan tersebut dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah atau juga memerlukan penilaian terhadap kualitas pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka, merumuskan parameter kualitatifnya, serta menentukan batas pengujiannya dalam praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan bewijsminimum sebagai ambang kuantitatif belum dengan sendirinya menunjukkan bewijskracht atau daya pembuktian yang memadai. Kecukupan alat bukti karena itu perlu dinilai melalui empat parameter yang saling berkaitan, yaitu legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koroborasi. Penerapan parameter tersebut dilakukan melalui pengujian kualitatif terbatas yang diarahkan pada kelayakan dasar sangkaan tanpa memasuki penilaian final terhadap substansi perkara atau kesalahan tersangka. Dengan demikian, kecukupan minimal dua alat bukti dalam sistem KUHAP Nasional perlu dipahami sebagai keterpaduan antara ambang kuantitatif dan kecukupan kualitatif, dengan kedalaman pengujian yang tetap dibatasi oleh fungsi prosesual penetapan tersangka.

ANALISIS DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Fahmi Rizky Khoirul Jihad — 2026-09-24

Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuntut adanya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan melalui fungsi pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Camat, aparatur kecamatan, dan lurah di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Creswell melalui tahapan pengorganisasian data, pengkodean, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara berlapis melalui verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi berkala, pemeriksaan SPJ, serta pemanfaatan sistem digital dan transaksi non-tunai yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Kecamatan Cipocok Jaya telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran kelurahan secara terstruktur dan efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perluasan partisipasi masyarakat untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih optimal.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TERUSAN BAGUNTAN RAYA

Syaupiah — 2026-09-25

Pelayanan publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai sebagai aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Di Kantor Desa Terusan Baguntan Raya masih ditemukan kendala dalam ketepatan waktu pelayanan, kedisiplinan pegawai, dan konsistensi informasi pelayanan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat, pengalaman masyarakat, serta aspek kinerja pegawai yang memengaruhi pelayanan publik di Kantor Desa Terusan Baguntan Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan berjumlah 21 orang yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai secara umum dinilai cukup baik, tetapi belum optimal. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap keramahan dan responsivitas pegawai. Namun, masih ditemukan kendala pada ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, kedisiplinan kehadiran, serta kejelasan dan konsistensi informasi pelayanan. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Terusan Baguntan Raya berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan lima indikator Agus Dwiyanto, kualitas layanan dan responsivitas cenderung positif, sedangkan produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam ketepatan waktu, kedisiplinan, serta kejelasan informasi pelayanan.

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN FINTECH DI INDONESIA

Kori Rahadi Purnumo — 2026-09-26

Pembuktian dugaan kartel suku bunga pada perusahaan fintech menghadapi persoalan hubungan antara kesepakatan pelaku usaha, karakter layanan pendanaan digital, dan pembatasan manfaat ekonomi oleh regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pendekatan rule of reason serta merumuskan parameter pembuktian yang dapat membedakan koordinasi antipersaingan dari perilaku paralel yang mempunyai penjelasan sah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan memisahkan pembuktian perjanjian, kualifikasi pasal, serta penilaian akibat terhadap persaingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan analisis ekonomi tidak selalu berarti penerapan rule of reason. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga perlu dibedakan dari Pasal 11 mengenai kartel; penerapan Pasal 11 pada jasa pendanaan juga memerlukan argumentasi terhadap lingkup rumusan normanya. Kesamaan tarif atau kepatuhan terhadap batas maksimum tidak cukup untuk membuktikan kesepakatan. Pembuktian perlu menghubungkan bukti komunikasi, keputusan internal, data transaksi yang sebanding, dan pengujian terhadap penjelasan alternatif. Artikel menawarkan kerangka analisis yang memperhatikan pasar bersangkutan, total biaya pendanaan, sumber kewenangan pengaturan, serta hak pelaku usaha untuk membantah. Kesimpulan mengenai pelanggaran hanya dapat ditarik setelah unsur pasal dan hubungan antara bukti dengan perilaku masing-masing perusahaan dijelaskan secara memadai.

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN KEBENDAAN

Dedi Tri Hidayat — 2026-09-26

enyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan kebendaan menghadapkan bank pada kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menjaga kualitas kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR tanpa jaminan kebendaan serta merumuskan bentuk penerapannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank dan debitur. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan perbankan dan hukum jaminan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan tidak menghapus kewajiban bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kredit. Istilah tanpa jaminan kebendaan perlu dibedakan dari tanpa agunan tambahan, sebab keduanya tidak selalu mempunyai cakupan yang sama dalam pengaturan KUR. Penerapan prinsip kehati-hatian diarahkan pada penilaian arus kas, kelayakan usaha, riwayat kredit, dokumentasi keputusan, serta pengawasan penggunaan dana. Penjaminan kredit tidak dapat menggantikan analisis kelayakan ataupun dianggap menghapus utang debitur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang proporsional memerlukan kebijakan perkreditan yang dapat dipertanggungjawabkan, perjanjian yang transparan, dan penanganan kredit bermasalah sesuai dasar hukum masing-masing.

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SIBER

Athario Nuriadi — 2026-09-26

Perlindungan anak dalam perkara tindak pidana siber menuntut penegakan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa mengabaikan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak yang diduga melakukan cyberbullying dan merumuskan penerapan diversi yang memperhatikan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis serta penilaian preskriptif terhadap hubungan antara unsur tindak pidana, jaminan prosedural, dan penyelesaian restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying tidak boleh diperlakukan sebagai satu delik tunggal; penentuan pertanggungjawaban memerlukan pemeriksaan bentuk perbuatan, usia, kesalahan, dan aturan yang berlaku pada waktu kejadian. Diversi wajib diupayakan apabila memenuhi persyaratan hukum, tetapi tidak identik dengan penghentian perkara secara otomatis. Dalam konteks digital, kesepakatan perlu mencakup penghentian penyebaran konten, pemulihan yang disetujui korban, pendampingan anak, dan pengawasan pelaksanaan. Perlindungan anak pelaku dan korban harus diwujudkan secara bersamaan melalui bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pembatasan tindakan paksa, serta keberlanjutan pendidikan. Kajian ini menawarkan kerangka penyelesaian yang menghubungkan kepastian hukum, tanggung jawab anak, dan pemulihan kerugian digital tanpa menjadikan perdamaian sebagai sarana pemaksaan.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGHINDARI E-TILANG

Baharudin — 2026-10-03

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pe-malsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dilakukan dengan tujuan menghindari penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Analisis difokuskan pada aspek yuridis, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan, unsur-unsat pidana yang terpenuhi, serta pertimbangan hukum yang mendasari pemidanaan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam memalsukan TNKB, kesesuaian alat bukti dengan unsur pidana, serta doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pelaku untuk menghindari E-Tilang sebagai faktor yang memberatkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun teknologi E-Tilang semakin berkembang, pemalsuan TNKB tetap menjadi modus operandilama yang membutuhkan penegakan hukum tegas dari hakim untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban berlalu lintas.

KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN PREDIKAT KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH SETELAH KEBERATAN MASYARAKAT DINYATAKAN TERBUKTI OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

Giska Wulandari — 2026-10-03

Pengaturan pencabutan predikat Kepatuhan Hak Asasi Manusia terhadap instansi pemerintah menimbulkan persoalan kepastian hukum karena Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 menggunakan rumusan bahwa Menteri “dapat” mencabut predikat apabila keberatan masyarakat terbukti. Rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum dari keberatan yang telah dibuktikan serta batas pertimbangan Menteri apabila memilih untuk tidak mencabut predikat. Persoalan menjadi penting karena predikat Kepatuhan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan berlaku selama satu tahun, sehingga keberadaan data yang membuktikan ketidaksesuaian penilaian atau dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti berhubungan langsung dengan validitas predikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “dapat” memberikan ruang pertimbangan kepada Menteri, tetapi ruang tersebut tidak dapat digunakan secara bebas. Keputusan mempertahankan maupun mencabut predikat harus didasarkan pada hasil validasi data keberatan, tingkat pengaruh fakta yang terbukti terhadap indikator penilaian, asas kepastian hukum, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan. Keberatan yang terbukti dan secara substantif memengaruhi dasar pemberian predikat seharusnya diikuti dengan peninjauan kembali terhadap predikat. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas untuk membedakan keadaan yang mewajibkan pencabutan dengan keadaan yang masih memungkinkan perbaikan atau tindakan lain.

PERAN GURU AKHLAK DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL JANNAH BANJARMASIN SELATAN

Hidayaturrahmah — 2026-10-04

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran guru akhlak dalam pembentukan akhlak santri di lingkungan pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin Selatan. Meskipun guru akhlak telah menjalankan berbagai kegiatan pembinaan, masih ditemukan sebagian santri yang menunjukkan perilaku kurang disiplin dan belum konsisten dalam menerapkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru akhlak dalam pembentukan akhlak santri serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan guru akhlak, santri, dan pihak terkait di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin Selatan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru akhlak memiliki peran penting sebagai pendidik, teladan, pembimbing, motivator, evaluator, dan pengawas dalam pembentukan akhlak santri. Faktor pendukung pembentukan akhlak meliputi keteladanan guru, lingkungan pesantren yang religius, pembiasaan ibadah berjamaah, serta kerja sama antara guru dan pengurus pesantren. Adapun faktor penghambatnya antara lain perbedaan karakter santri, pengaruh lingkungan luar, pengaruh media sosial, dan keterbatasan waktu pembinaan. Dengan demikian, keberhasilan pembentukan akhlak santri sangat dipengaruhi oleh konsistensi peran guru akhlak dan dukungan lingkungan pesantren yang kondusif.

SINERGITAS GURU DAN ORANG TUA DALAM MEMBINA AKHLAK PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DASAR NEGERI BASIRIH 8 BANJARMASIN SELATAN

Rizki — 2026-10-04

Penelitian kualitatif jenis field research di SD Negeri Basirih 8 Banjarmasin Selatan ini bertujuan mendeskripsikan peran guru dan orang tua dalam pembinaan akhlak peserta didik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari 1 guru PAI, 3 orang tua, dan 4 peserta didik, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan akhlak yang konsisten dan terpadu memberikan perubahan positif pada peserta didik, seperti meningkatnya kesopanan, kedisiplinan beribadah, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru PAI memegang peran paling dominan karena interaksi terstruktur di sekolah, dibantu oleh peran orang tua di rumah. Keberhasilan pembinaan didukung oleh keteladanan guru dan orang tua, pembiasaan berkelanjutan, lingkungan keluarga religius, kerja sama antarpihak, suasana sekolah yang kondusif, serta kegiatan keagamaan rutin. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu orang tua, pengaruh negatif teman sebaya, dan penggunaan teknologi digital yang kurang terkontrol. Kesimpulannya, guru dan orang tua memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembinaan akhlak peserta didik, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.