Tinjauan Penegakan Hukum Pencurian/Penjarahan pada Saat Terjadi Bencana

(Studi di Polres Tapanuli Tengah)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah serta menganalisis konsep penegakan hukum tersebut menurut perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologis dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dan conceptual approach. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan perkara pencurian atau penjarahan pada saat bencana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh Polres Tapanuli Tengah dilakukan melalui penerimaan laporan, pengecekan dan pengamanan tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban dan saksi, penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan barang bukti, pencarian dan penangkapan pelaku, hingga penyelesaian perkara. Kepolisian juga melakukan upaya preventif berupa patroli, pengamanan wilayah terdampak, serta koordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan data penelitian, terdapat 2 peristiwa penjarahan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan tujuan perbuatan. Sebanyak 1 peristiwa atau 50% berkaitan dengan pengambilan barang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kondisi darurat akibat bencana, sedangkan 1 peristiwa atau 50% lainnya merupakan perkara yang ditangani sebagai dugaan pencurian yang tidak semata-mata didasarkan pada keadaan darurat dan mengarah pada tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian (jarimah sariqah) bertentangan dengan prinsip hifẓ al-māl, tetapi penerapan hukuman ḥad harus memenuhi persyaratan yang ditentukan syariat. Kondisi al-ḍarūrah dapat menjadi pertimbangan apabila perbuatan dilakukan untuk mempertahankan kehidupan, sedangkan perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penegakan hukum perlu mengedepankan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan harta, dan perlindungan jiwa.