Pertanggungjawaban Pelaku Pidana terhadap Korban Non-Partisipan dalam Demonstrasi Perspektif Fikih Jinayah

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban non-partisipan dalam demonstrasi menunjukkan adanya persoalan hukum ketika masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi menjadi korban akibat peristiwa demonstrasi maupun tindakan pengamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menyebabkan hilangnya nyawa, serta perspektif fikih jinayah terhadap pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap peraturan mengenai demonstrasi, penggunaan kekuatan, perlindungan korban, serta konsep jarimah dalam fikih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan mencakup jaminan keselamatan, pencegahan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, akses terhadap proses hukum, serta hak atas pemulihan dan ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada akibat kematian, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku. Dalam perspektif fikih jinayah, pertanggungjawaban terhadap hilangnya nyawa dianalisis melalui klasifikasi al-qatl al-'amd, syibh al-'amd, dan al-qatl al-khaṭa' yang berkaitan dengan qisas, diyat, atau ta'zir. Prinsip hifẓ al-nafs dan larangan menimbulkan kemudaratan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap korban non-partisipan. Hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah sama-sama menempatkan perbuatan dan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban serta menekankan perlindungan jiwa dan keadilan bagi korban.