Filosofi Kriminalisasi Zina dalam Kuhp Baru Pasal 411 Perspektif Hukum Pidana Islam

Abstract

Pengesahan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi babak baru bagi hukum di Indonesia. Aturan ini menggantikan hukum lama warisan Belanda dan lebih mengutamakan nilai-nilai agama serta moral masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan besarnya ada pada aturan tentang zina dan kumpul kebo. Di aturan baru ini, siapa pun yang melakukannya bisa dipidana, tidak peduli apakah mereka sudah menikah atau belum.[1] Penelitian ini dibuat untuk mempelajari alasan di balik aturan tersebut jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam (Fiqh Jinayah) dan teori hukum yang menggabungkan antara norma serta nilai-nilai di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan baru ini merupakan cara negara untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam hukum nasional, terutama dalam hal menjaga keturunan (Hifz al-Nasl) dan kehormatan keluarga (Hifz al-'Irdh). Namun, agar tidak sembarangan menghukum orang, aturan ini dibuat sebagai delik aduan. Artinya, polisi hanya bisa bertindak jika ada laporan langsung dari keluarga inti (suami, istri, orang tua, atau anak). Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara menjaga moral masyarakat dan tetap melindungi urusan pribadi (privasi) setiap warga negara.