Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kontrak Kerja dan Sistem Outsourcing dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer
DOI:
https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3142Keywords:
Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja, Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah al-A‘malAbstract
Kontrak kerja dan sistem outsourcing di Indonesia sering kali memunculkan berbagai permasalahan krusial yang menuntut perhatian serius terhadap aspek kepastian hukum, pemenuhan hak dan kewajiban, serta perlindungan pekerja yang komprehensif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hubungan industrial dan ketenagakerjaan dapat dikaji secara mendalam melalui kerangka akad ijarah al-a‘mal, yakni akad pemanfaatan jasa atau tenaga kerja dengan imbalan upah (ujrah) yang jelas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kontrak kerja dan sistem outsourcing di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif hukum ketenagakerjaan positif serta prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan spesifikasi yuridis normatif, di mana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem outsourcing pada dasarnya dapat dibenarkan dan diterapkan berdasarkan prinsip ijarah apabila memenuhi rukun dan syarat syariat, meliputi kejelasan objek pekerjaan, kepastian upah, kesepakatan sukarela para pihak, serta pemenuhan hak-hak normatif secara adil. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan mendasar, seperti rendahnya transparansi komponen upah, ambiguitas pembagian tanggung jawab antara perusahaan pemberi kerja (user) dan perusahaan penyedia jasa, serta lemahnya jaminan perlindungan sosial bagi pekerja alih daya. Oleh karena itu, implementasi sistem outsourcing harus selaras dengan regulasi ketenagakerjaan nasional dan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dasar keadilan (al-‘adalah), amanah, transparansi (al-shiddiq), serta orientasi pada kemaslahatan bersama guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, manusiawi, dan bermartabat.
References
Alamsyah, A., Alfani, H., Saraswati, E., & Kusumawati, N. S. (2025). The policy narrative of the outsourcing system in Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 29(1).
Amruzziyad, Sahwi, & Fitriani, M. I. (2025). Outsourcing dalam manajemen sumber daya manusia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(2).
Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 5; A. H. al-Kattani dkk., Penerj.). Gema Insani.
Berlian, H. N., & Sholichah, I. U. (2025). Upah terhadap tenaga pekerja dalam sistem outsourcing perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus PT. Swakarya Insan Mandiri). Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 8(1).
Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum outsourcing: Konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum. Setara Press.
Fitri, Idul, Khairani, & Yasniwati. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya dalam perjanjian kerja dalam hal terjadi peralihan perusahaan penyedia jasa. Nagari Law Review, 7(3).
Habibi, Nugroho, Amrizal, M. D. R., Rozikin, I. S., & Ahmad, I. F. (2024). Memperkuat perlindungan pekerja outsourcing: Analisis implementasi kebijakan. Journal of Social Movements, 1(1).
Hidayah, N. A. M., Maulida, I. S. R., & Hidayat, A. R. (2023). Analisis pengupahan terhadap sistem upah kerja borongan buruh bangunan berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2).
Jibran, M. N., Nuridin, & Rizkianto, K. (2024). Perlindungan hak dan kewajiban pekerja dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 2(1).
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.
Kusuma, R. T. (2025). Efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam sistem outsourcing pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. IBLAM Law Review, 5(2).
Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi, 1(02), 51-64.
Maulana, D. F. (2021). Analisis terhadap kontrak ijarah dalam praktik perbankan syariah. Jurnal Muslim Heritage, 6(1).
Nadeak, D. P., Zahra, A., Leonard, L., & Rizal, S. (2021). Outsourching (alih daya) dan pengelolaan tenaga kerja pada PT Indofarm Sukses Makmur menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (tentang ketenagakerjaan). Jurnal Ilmu Hukum: The Juris, 5(2).
Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
Nirwana, R. P., & Damayanti, R. (2024). Kontrak kerja serta perlindungan hukum hak dan kewajiban pekerja dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Media Hukum Indonesia, 2(4).
Noor, E. Z., & Zahiriyah, S. U. (2026). Worker protection against recruitment fees in outsourcing under Indonesia’s Job Creation Law. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26(2).
Ramsay, S. (2023). Perjanjian kerja outsourcing dalam perspektif hukum Islam. Al-Muqaranah, 1(2).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Robi’ah, R., Ayu, A., & Safitri, I. (2025). Fiqih kontemporer tentang kontrak kerja dan upah dalam pekerjaan digital. Indonesian Journal of Education and Development Research, 3(1).
Salamah, M. (2023). Penerapan akad ijarah dalam bermuamalah. JEBESH, 1(1).
Samuel, H., Sinaga, N. A., & Sudarto. (2024). Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap pekerja berdasarkan hubungan kerja alih daya (outsourcing) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 13(1).
Santoso, S., Falah, W. F., Satijah, & Akbar, A. P. (2026). Pengaturan sistem outsourcing dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 ditinjau dari teori dispersi dalam hukum ketenagakerjaan. Law Jurnal, 6(2).
Setiawan, F. L. (2026). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing dalam perjanjian kerja outsourcing. Media Hukum Indonesia, 4(2).
Siswandi, & Muzalifah. (2026). Repositioning outsourcing as an employment alternative: An analysis of the ijarah contract at PT Berkat Rezki Nusantara. Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1).
Sukendro, B., Budiman, A., & Bhakti, T. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan status PKWT ke PKWTT pada pekerjaan outsourcing/alih daya. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(1).
Syamsinar, S., Ilyas, A., & Puyu, D. S. (2023). Prinsip ijarah pada praktek outsourcing dalam perspektif hadits dengan metode maudhu’iy. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 14(2).
Yoso, P. M., & Suraji. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing di Indonesia. Jurnal Privat Law, 11(2).
Zahro, E. H., & Hanifuddin, I. (2024). Konsep dan penerapan ujrah al-mitsli menurut perspektif ekonomi Islam. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 21(1).
Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. Yogyakarta: Parama Ilmu, 28-36.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Halimah, Gita Anggraini, Khalimatus Sa’diah, Azh-Zhahra Olfa, Nida Ulfah, Aulia Fitri, & Desvyna Tri Yanitha

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.








