PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNMENT

ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Penulis

  • Siti Komariyah* Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
  • Krisfinata Yulfitri Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
  • Resti Arista Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
  • Sulistya Ayu Anggraini Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
  • Aprilia Prasetya Wati Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1781

Kata Kunci:

Digital Government, Pelayanan Publik, Kinerja ASN, Efektivitas Layanan, Transformasi Digital

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi digital government dalam pelayanan publik di Indonesia dengan fokus pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan efektivitas layanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis sejumlah artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dalam beberapa tahun terakhir serta didukung oleh referensi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital government mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik, namun belum berjalan optimal akibat adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan digital, rendahnya kompetensi digital ASN, serta kualitas sistem layanan yang belum maksimal. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kinerja ASN merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi digital government. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas ASN, pemerataan infrastruktur digital, serta penguatan kebijakan dan integrasi sistem guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.

Referensi

Arikunto, S. (2016). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis . Jakarta: Rineka Cipta.

Arofah, N., Putri, D. A., & Rahman, F. (2025). Digital service quality and its impact on public satisfaction. Jurnal Administrasi Publik , 10(2), 120–135.

Assegaf, M. (2022). Implementation of e-government in improving public service efficiency. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 8(1), 45–60.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy . Washington, DC: Congressional Quarterly Press

Hidayat, R. (2023). Digital infrastructure readiness in supporting public services in Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik , 12(1), 77–90.

Khaira, S. (2025). The role of civil servant competence in digital governance implementation. Jurnal Manajemen Publik , 9(2), 101–115.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Digital government review . Paris: OECD Publishing.

Pratama, A. (2021). Implementation of Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) in Indonesian government institutions. Jurnal Administrasi Negara , 7(1), 55–70.

Ramadhani, L., Sari, M., & Putra, A. (2025). The effect of digital government on public trust. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , 11(2), 88–102.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif . Bandung: Alfabeta.

Syafarudin, & Haris, A. (2025). Implementation of SPBE policy in improving public service quality. Jurnal Administrasi Negara , 11(1), 1–15.

Tambunan, R., & Dompak, T. (2025). Transparency and accountability in digital public services. Jurnal Governance Indonesia , 13(1), 34–50.

United Nations. (2022). E-government survey 2022: The future of digital government . New York: United Nations.

Wirawan, B. (2020). Digital divide in public service delivery in Indonesia. Jurnal Sosial dan Politik,6(2), 140–155.

World Bank. (2020). Digital government and public service delivery. Washington, DC: World Bank.

Unduhan

Diterbitkan

2026-05-09

Cara Mengutip

Komariyah, S., Yulfitri, K., Arista, R., Anggraini, S. A., & Wati, A. P. (2026). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNMENT: ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 4(1), 375–381. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1781

Terbitan

Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Siti Komariyah, Krisfinata Yulfitri, Resti Arista, Sulistya Ayu Anggraini, & Aprilia Prasetya Wati

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.