Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt)
Kata Kunci:
Yurisprudensi, Hakim, Harta BersamaAbstrak
Isu harta gono gini sangat banyak diperbincangkan, terutama terkait pembagian harta gono gini. Banyak pihak tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Aturan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak suami dan istri sama dengan 50%. Bagaimana hakim di tingkat Pengadilan Agama mengimplementasikan aturan Mahkamah Agung dalam mengadili. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Hakim. Dengan mengabaikan aturan 50% bagi masing-masing pihak, Dalam putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor perkara 2531/Pdt.G/2022/PAJT, Hakim memutuskan bahwa 70% harta gono gini diperoleh pihak istri, sedangkan suami memperoleh 30%. Hal ini karena dalam pertimbangan Hakim suami tidak bekerja selama perkawinan, dan nafkah selama ini tidak diberikan oleh suami kepada istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa 70% dari harta tersebut harus diberikan kepada pihak istri. Adapun Nasihat yang dapat diberikan hendaknya lebih jelas bagaimana pembagian Harta Gono Gini agar tidak menimbulkan multitafsir bagi Hakim yang menangani perkara tersebut.
Referensi
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. In Buku Ilmu Hukum Tata Negara (I, Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Candra, I., Asba, F., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 196–201. http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83/73
Haryono, D. (2022). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, 18(4), 774. https://doi.org/10.31078/jk1843
Hasanah, U., & Latiffani, C. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. Journal of Science and Social Research, 1(2), 137 – 140. http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/220
Purnomo, C. E. (2022). Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia Reflection Of Constitutional Power President. 7(1), 1–14.
Safitri, A. I., Mariastutik, Z., Andri, M., Hukum, F., Darul, U., Hukum, F., Darul, U., Hukum, F., & Darul, U. (2022). The Distribution Of Gono ’ S Assets According to Islamic Law. 1, 85–95.
Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. Qonuni, 2(01), 41–49.
Zulhidayat, M. (2021a). Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum. Jurnal Nalar Keadilan, 1(1), 59–73.
Zulhidayat, M. (2021b). Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020. Khatulistiwa Law Review.
Zulhidayat, M. (2021c). Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment. Activa Yuris, 1(August), 1–9.
Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Rechtsregel, 4(1), 119–133.
Zulhidayat, M., & Separen. (2022). Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia. Melayunesia Law, 6(2), 167–176.
Zulhidayat, M., Suganda, A., & Razif, I. B. (2022). Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Walfare State Theory. Eduvest - Journal Of Universal Studies, 2(4), 622–629. https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.419
