DINAMIKA KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI LOKAL

Syah Ramadhan Putra; Daniel Lodewijk Peter; Irsyaf Marsal; Kaharuddin

doi:10.71456/sultan.v4i1.1979

Penulis

Syah Ramadhan Putra* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Daniel Lodewijk Peter Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Irsyaf Marsal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Kaharuddin Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1979

Kata Kunci:

Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak, serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa intervensi yudisial di tengah tahapan memicu anomali hierarki regulasi dan krisis administratif kelembagaan. Putusan MK memang berhasil menegakkan keadilan substantif dengan mendemokratisasi ruang kontestasi dan mematahkan monopoli elite politik. Namun, perubahan aturan yang mendadak ini mengorbankan asas kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan mencederai kesetaraan arena kontestasi (level playing field) bagi peserta pemilu. Untuk mengurai benturan paradigma ini, penelitian menyimpulkan pentingnya pengadopsian doktrin prospective overruling oleh MK. Penundaan daya ikat putusan yang merombak aturan fundamental ke siklus pemilihan berikutnya diperlukan untuk menjamin stabilitas tahapan demokrasi lokal.

Referensi

Abdillah, Faisal Nuja, and others. “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA.” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025.

Al-Fatih, Sholahuddin. “Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen.”.” Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 1, no. 2 (2020): 78–84.

Aldino, M. Yudha. “Sejarah Pilkada Di Indonesia: Dari Penunjukan Hingga Dipilih Langsung Oleh Rakyat.” Bawaslu Kota Depok, 2026. https://kotadepok.bawaslu.go.id/index.php/berita/sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-penunjukan-hingga-dipilih-langsung-oleh-rakyat.

ANWAR, M SHAIFUL. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM DAERAH.” Magister Ilmu Hukum, 2026.

Arifin, Firdaus. “Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.” Rio Law Jurnal 6, no. 1 (2025): 194–204.

Awanisa, Agsel. “Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Dalam Penguatan Hak Politik Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 10 (2025).

Azizah. “Bawaslu Kota Semarang Tangani 29 Kasus Dugaan Pelanggaran Pada Pilkada 2024.” Bawaslu Kota Semarang, 2024. https://semarangkota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-semarang-tangani-29-kasus-dugaan-pelanggaran-pada-pilkada-2024.

Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, Amir Mahmud, and others. “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).” ADIL: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2025): 85–109.

Badri, M Hilalatul. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMILIHAN UMUM.” Universitas Jambi, 2026.

Commission, European, F O R Democracy, and Through Law. “REVISED INTERPRETATIVE DECLARATION ON THE STABILITY OF ELECTORAL LAW Approved by the Council for Democratic Elections at Its 80 Th Meeting ( Venice , 20 June 2024 ) and Adopted by the Venice Commission at Its 139 Th Plenary Session ( Venice , 21-22 June 2,” no. June (2024).

Eko Budiono. “KPU: 41 Daerah Miliki Calon Tunggal Di Pilkada Serentak 2024.” Infopublik, 2024.

Fachrudin, Achmad. “Rahasia Di Balik Kemenangan Pram-Doel Di Pilgub DKI 2024.” Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2025.

Fadilla, Ashri. “MK Registrasi 309 Perkara Sengketa Pilkada 2024.” MKRI, 2024. https://www.mkri.id/berita/mk-registrasi-309-perkara-sengketa-pilkada-2024-22028.

Fajri, Ari, Yayan Ansori Pernanda, Luluk Ariyanti, and Muhamad Suhardi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaaga Konstusionalitas Legilasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian UU Pemilu Tahun 2024.” Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 1 (n.d.): 1–9.

Faridhi, Adrian, and Mexsasai Indra. “Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2, no. 1 (2024): 1–32.

Faridhi, Adrian, and Mexsasi Indra. “DINAMIKA KESERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 2024: ANALISI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 3, no. 1 (2025): 23–36.

Fauziah, Fauziah, and Beni Kharisma Arrasuli. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019.” Unes Journal Of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 319–34.

Fikri, Sultoni. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial.” Amsir Law Journal 6, no. 1 (2024): 40–55.

GUYANIE, GUGUN E L. “REFORMULASI PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA PASCA REFORMASI.” Universitas Islam Indonesia, 2026.

Hadi, Syofyan. “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2023, 62–70.

Harahap, Fahrizal, Yusefri Yusefri, and Sidiq Aulia. “Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-Xxii/2024 Dintinjau Dari Maqashid Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Herlambang, Edwin, and Hwian Christanto. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor: 60/Puu-Xxii/2024 Sebagai Positive Legislator Yang Melampaui Batas (The Authority Of The Constitutional Court In Decision Number: 60/Puuxxii/2024 As A Positive Legislator That Exceeds Its Bounds),” 2026.

“Komisi II DPR RI Setujui Perubahan Peraturan KPU Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, 2024. https://jdih.dprd.bandung.go.id/berita/komisi-ii-dpr-ri-setujui-perubahan-peraturan-kpu-sesuai-putusan-mahkamah-konstitusi#:~:text=PKPU itu telah menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada.

Loin, Aprianus Wilsontrianto, and Randy Vallentino Neonbeni. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 2, no. 2 (2023): 152–64.

Maulidi, Mohammad Agus. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 4 (2017): 535–57.

Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, and Indirani Wauran. “Overruling Mahkamah Konstitusi RI Terkait Isu Korupsi.” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (2021): 368–90.

“Mengapa Garuda Pancasila Digunakan Dalam ‘peringatan Darurat Indonesia’ Dan Demonstrasi Di DPR?” BBC News Indonesia, 2024.

Miyonita, Mutiara, Feri Amsari, and others. “Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Lareh Law Review 2, no. 1 (2024): 85–95.

Muhammad, Raihan. “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia.” Lex Renaissance 10, no. 1 (2025): 65–93.

Muhdar, Muhdar, Tri Susilowati, and Korespondensi Penulis. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1, no. 4 (2023).

Nisa, Miskha Ainun, and Adhitya Widya Kartika. “EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 20, no. 1 (2025): 62–77.

Octaviani, Putri. “Analysis of the Authority of the Constitutional Court in Reviewing Laws.” JUSTICES: Journal of Law 3, no. 1 (2024): 58–65.

Pratiwi, Adinda Aulia. “Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada.” Unair News, 2024. https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/.

Prayitno, Adi. “Ironi Calon Tunggal Pilkada 2024.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. https://uinjkt.ac.id/id/ironi-calon-tunggal-pilkada-2024.

Rachman, Irfan Nur. “Mahkamah Konstitusi Dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilukada.” Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (2015): 154–71.

Ramadhan, Dimas Aji, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kerhadap Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada 2024.” Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 8, no. 1 (2025): 46–59.

Salas, Jevi, Elviandri Elviandri, and Bayu Prasetyo. “Analisis Yuridis Tentang Threshold Pilkada Berdasarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.” Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 31, no. 1 (2025): 21–30.

Salim, Gema Hari Akbar, Lusy Liany, Amir Mahmud, and others. “ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 03-03/PHPU DPD-XXII/2024).” ADIL: Jurnal Hukum 16, no. 2 (2025): 192–220.

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” Sovereignty 1, no. 4 (2022): 681–91.

Setyadi, Didik Sasono. “Memaknai ‘Suara Sah’ Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.” Hukum Online, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-suara-sah-dalam-putusan-mk-no-60-puu-xxii-2024-lt66ccb67bb1ab6/.

Siahaan, Jansen. “KPU Segera Terbitkan Surat Edaran Ikuti Putusan MK.” Mistar Id, 2024. https://mistar.id/news/politik/kpu-segera-terbitkan-surat-edaran-ikuti-putusan-mk.

Sinaga, Parbuntian. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 17–25.

Supardi, Deva Alfianto, and Hidayat Dita Nur Faizal. “Analisis Hukum Tindakan Dpr Dalam Mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada: Implikasi Dan Konsekuensi Hukum.” Journal Of Studia Legalia 5, no. 02 (2024).

Syahalan, Syahalan. “PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI.” Universitas Islam Negri Palopo, 2025.

Wardah, Fayhiyah. “DPR Batalkan Revisi UU Pilkada.” VOA Indonesia, 2024. https://www.voaindonesia.com/a/dpr-batalkan-revisi-uu-pilkada/7752886.html.

Wicaksono, Dian Agung, and Garuda Era Ruhpinesthi. “Inisiasi Penerapan Purcell Principle Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum: Initiation of the Purcell Principle by the Constitutional Court in Judicial Review Related to the Law of General Elections.” Jurnal Konstitusi 22, no. 1 (2025): 109–36.

YARNI, MERI. “HUKUM PEMILU & HUKUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA REGULASI, DINAMIKA, DAN TANTANGAN.” Akasa Printing, 2025.

Yozami, M. Agus. “KPU Pastikan Pendaftaran Paslon Pilkada Berpedoman Putusan MK.” Hukum Online, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/kpu-pastikan-pendaftaran-paslon-pilkada-berpedoman-putusan-mk-lt66c814f8143cc/.

Yudhistira, Dhieno, and Faisal Santiago. “Dynamics of Legal Politics and Power Contestation after Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Concerning the Wholesale Party System in the 2024 Simultaneous Regional Elections.” Jurnal Greenation Sosial Dan Politik 3, no. 2 (2025): 203–16.

Zuhri, Lahmuddin, and Putu Sekarwangi Saraswati. “Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2, no. 1 (2024): 561–92.