TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REPATRIASI WARGA NEGARA INDONESIA EKS SCAMMER DARI LUAR NEGERI

Abstrak

Fenomena yang terjadi di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini membawa kita kepada suatu kondisi yang kompleks. Disatu sisi adanya perkembangan teknologi yang masif dapat mempermudah segala urusan manusia modern, tetapi disisi lain hal ini sering dimanfaatkan dalam pola dan modus kejahatan baru, seperti kejahatan transnasional seperti perdagangan orang yang terjadi pada sindikat penipuan daring (online scam) maupun judi online. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis tinjauan hukum serta menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam memahami situasi sulit terkait fenomena pemulangan WNI eks scammer dari luar negeri. Metode yang digunakan dalam membedah permasalahan yang terjadi yakni berupa metode yuridis normatif. Pemanfaatan data berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual dan berbasis studi kasus menjadi suatu yang dikedepankan dalam melakukan penelitian ini. Perlindungan terhadap Warga Negera Indonesia salah satunya meliputi proses pemulangan atau biasa dikenal dengan istilah repatriasi. Sehingga dapat dengan jelas dipahami bahwa upaya repatriasi terhadap para WNI eks scammer adalah wujud pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Solusi yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan setelah terlaksananya proses repatriasi terhadap para WNI eks scammer yakni perlu adanya perlindungan hukum khususnya bagi para korban perdagangan orang yang terjebak dalam sindikat penipuan online, pemulihan psikologis serta reintegrasi sosial terhadap para WNI eks scammer menjadi suatu langkah yang sangat penting. Sehingga pada akhirnya repatriasi terhadap WNI tidak hanya sekedar pemulangan yang bersifat administratif saja, melainkan perlu juga dipahami bahwa penanganan setelahnya harus memperhatikan asesmen individual sebagai upaya mengklasifikasikan antara eks scammer yang bertindak sebagai pelaku utama kejahatan siber dan eks scammer yang merupakan korban eksploitasi perdagangan orang.