ANALISIS DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Fahmi Rizky Khoirul Jihad; Nadia Khumairatun Nisa; Alfiyah Tuhfah; Muhammad Rizkiyan; Dewi Rahma Azzahrah; Hiskia Paulina

doi:10.71456/sultan.v4i2.2042

Penulis

Fahmi Rizky Khoirul Jihad* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nadia Khumairatun Nisa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alfiyah Tuhfah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Muhammad Rizkiyan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dewi Rahma Azzahrah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Hiskia Paulina Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2042

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Manajemen Keuangan, Pengawasan Anggaran, Pemerintahan Daerah, Tata Kelola Digital

Abstrak

Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuntut adanya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan melalui fungsi pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Camat, aparatur kecamatan, dan lurah di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Creswell melalui tahapan pengorganisasian data, pengkodean, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara berlapis melalui verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi berkala, pemeriksaan SPJ, serta pemanfaatan sistem digital dan transaksi non-tunai yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Kecamatan Cipocok Jaya telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran kelurahan secara terstruktur dan efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perluasan partisipasi masyarakat untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih optimal.

Referensi

Adinda Tria Noviyanti, & Suryani, L. (2025). Akuntabilitas dana kelurahan di Kantor Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. JAPB, 8(1), 404–414. https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1180

Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8(2), 137–150.

Amanda, M., & Muthya, R. (2025). Analisis akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2022–2024. Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5(6), 3024–3041. https://doi.org/10.60036/jbm.889

Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2025). Kecamatan Cipocok Jaya dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Serang.

Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Magelang. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2(1), 32–49.

Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(6).

Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 1(2).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2020). Cashless government: A corruption prevention strategy in government agencies. Asia Pacific Fraud Journal, 5(1).

Kurniati, Y., Nurasa, H., & Candradewini. (2021). Implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung. Jurnal Moderat, 7(2), 293–310.

Mansyuer, T. Y., & Efendi, D. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(9).

Nasution, R. H., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan: Studi kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(4), 65–78. https://doi.org/10.61132/moneter.v2i4.875

Pemerintah Kecamatan Cipocok Jaya. (2025). Kecamatan Cipocok Jaya. Pemerintah Kota Serang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 132–158.

Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Sektor Publik, 4(1), 49–59. https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.226

Saren, C. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2022). Analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing GOODWILL, 13(1), 101–112.

Saskia, A., Setiawan, A. B., & Anwar, S. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur terhadap good governance pada dana kelurahan di tingkat kecamatan. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 5(1), 117–130.

Sudartini, P. V., & Werastuti, D. N. S. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi, 16(2), 263–273.

Tahir, M. I., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilyas, R. (2025). Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance? International Journal of Data and Network Science, 9(3), 689–700. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.7.009

Terry, G. R., & Rue, L. W. (2020). Dasar-dasar manajemen (Edisi revisi, cetakan ke-2). Bumi Aksara..

Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The effect of regional financial supervision, accountability and transparency of regional financial management on local government performance. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), 3(4), 2966–2974. https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319

Yulita, R., Nurlailah, Apriani, N., & Fitrianingsih, S. D. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(12), 1975–1982. https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586