PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMATAN SELATAN

Abstrak

Penelian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pada indikator perencanaan kebutuhan dan penganggaran, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan kebutuhan dari masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan anggaran sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat direalisasikan secara optimal. Pada indikator pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan berdasarkan kebutuhan kerja dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan dana dan proses pengadaan yang memerlukan waktu.Pada indikator pemanfaatan, sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai. Namun, pemanfaatannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas dan adanya sarana yang memerlukan perbaikan. Pada indikator pengamanan dan pemeliharaan, kegiatan pengamanan dan pemeliharaan telah dilakukan melalui pendataan, pengawasan, pengecekan, dan perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan ringan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. Pada indikator pemindahtanganan, barang yang sudah rusak berat atau tidak lagi digunakan telah dilakukan proses pendataan dan pengusulan untuk dipindahtangankan melalui lelang maupun hibah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala administratif sehingga proses pemindahtanganan memerlukan waktu yang cukup lama.