LISENSI PERSONAL VERSUS HAK MEMAKSA

KEABSAHAN NON-TRANSFERABLE ATAS AKUN MEDIA SOSIAL TERMONETISASI DALAM HUKUM WARIS INDONESIA

Abstrak

Akun media sosial termonetisasi telah menjadi sumber penghasilan bagi jutaan pekerja ekonomi kreatif Indonesia, tetapi ketentuan layanan platform digital umumnya membatasi pengalihan akun dan akses setelah pengguna meninggal. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa hak dan piutang pewaris beralih kepada ahli waris demi hukum berdasarkan asas saisine. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan klausula pembatasan tersebut dan merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan Indonesia dan Jerman, ketentuan layanan TikTok, YouTube, dan Meta, serta literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula tersebut tidak dapat dinilai sah atau batal secara keseluruhan, tetapi harus dibedakan berdasarkan hak yang dibatasi. Pembatasan terhadap hak akses yang bersifat personal dapat berlaku, sedangkan untuk hak ekonomi yang menghilangkan hak ekonomi yang telah menjadi bagian dari harta warisan, klausula tersebut tidak dapat digunakan. Pengalihan akun secara utuh kepada ahli waris juga tidak tepat karena dapat membuka data pribadi pewaris dan pihak ketiga. Penelitian ini menawarkan pemisahan (unbundling), yaitu pemisahan hak akses dari hak ekonomi, sehingga ahli waris dapat merealisasikan hak ekonomi tanpe perlu memperoleh kendali atas akun. Penerapannya perlu didukung regulasi yang mengatur pembuktian ahli waris, klaim, dan pencairan hak ekonomi, perlindungan data, serta penegakan lintas negara