TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI TERMINAL TIPE C MENJADI RSIA TINO GALO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW

Penulis

  • Magresia Puji Lestari Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
  • Ilham Kurniansyah Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
  • Lanna Sari Hasibuan Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2958

Kata Kunci:

Alih Fungsi Ruang, Hukum Tata Ruang, Prinsip Legalitas, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kepastian Hukum

Abstrak

Penataan ruang merupakan instrumen hukum publik yang berperan dalam mengarahkan pemanfaatan wilayah secara terencana dan berkelanjutan. Di tingkat daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi dasar hukum dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan alih fungsi Terminal Tipe C Sungai Hitam menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Tino Galo di Kota Bengkulu berdasarkan prinsip legalitas dan hukum penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan tersebut dilakukan pada kawasan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021–2041 diperuntukkan bagi kegiatan transportasi. Pemanfaatan lahan untuk fasilitas kesehatan tanpa didahului perubahan peruntukan ruang menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dalam peraturan daerah tersebut. Penggunaan diskresi atau mekanisme pemanfaatan aset daerah tidak dengan sendirinya mengesampingkan ketentuan tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, alih fungsi Terminal Tipe C Sungai Hitam menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Tino Galo tanpa penyesuaian terhadap rencana tata ruang tidak memenuhi prinsip legalitas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Referensi

Angraini, N., & Safriani, H. A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Bulukumba dalam perspektif siyasah syar’iyah. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah, 3(2), 444–451.

Arismayuda, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penegakan hukum pelanggaran ruang terbuka di kota. Jurnal Preferensi Hukum, 3(3), 564–571.

Budhianti, M. I., & NikenSari, D. (2023). Lahan sawah dilindungi dikaitkan dengan rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, 5(4), 840–851.

Burdatun, B. (2016). Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Mataram. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 4(3), 454–466.

Fiwisya, S. N. (2022). Tinjauan hukum alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan komersil di Lapangan Karebosi Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.

Fatmawati, F., Rustan, A., Dirawati, D., & Al Yusak, F. (2024). Aspek hukum dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kota Kendari. Jurnal Rechtens, 13(1), 119–134.

Maulidina, R., Budhiartie, A., & Tumangger, E. N. (2022). Kewenangan lembaga Ombudsman terhadap kategori rumah sakit publik dan rumah sakit privat di bidang kesehatan. Mendapo: Journal of Administrative Law, 3(1), 48–62.

Priyanta, M., & Zulkarnain, M. (2024). Perubahan paradigma RDTR yang berkelanjutan pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam perencanaan tata ruang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2), 313–338.

Rahayu, M. I. F., Prabowo, R. G., Permana, A. H., Prawira, A. Y., Rizki, R. A. N., & Sitompul, M. H. Z. (2023). Tinjauan hukum penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan prinsip good environmental governance. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9(2), 175–198.

Ridwan, H. R. (2016). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.

Ridwan, J., & Sodik, A. (2016). Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia.

Sinurat, G. A., Widyastomo, D., & Ramandey, L. (2025). Analisis dampak perubahan alih fungsi lahan terhadap pembangunan rumah sakit vertikal di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura. Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik, 3(3), 73–81.

Upayakan alih fungsi lahan sesuai RTRW, Bupati dan Rektor UIN bertemu Wamen ATR/BPN. (n.d.). Transparansi Hukum. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum

Unduhan

Diterbitkan

2026-11-04

Cara Mengutip

Lestari, M. P., Kurniansyah, I., & Hasibuan, L. S. (2026). TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI TERMINAL TIPE C MENJADI RSIA TINO GALO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 4(2), 2436–2448. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2958