PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG OLEH DPR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Abstrak

Pembentukan undang-undang dalam negara demokrasi konstitusional tidak hanya berkaitan dengan kewenangan lembaga legislatif dalam menghasilkan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memperoleh mandat rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan secara terbuka, transparan, dan memberikan ruang partisipasi publik yang memadai. Permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang menjadi perhatian penting setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya pemenuhan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang yang demokratis dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak masyarakat dalam pembentukan undang-undang oleh DPR serta menganalisis implementasi pemenuhan hak masyarakat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah mengubah paradigma partisipasi masyarakat dari sekadar formalitas prosedural menjadi kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dan diberikan penjelasan oleh DPR dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.