KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN HAM BERDASARKAN PERMENHAM NOMOR 10 TAHUN 2025

Abstrak

Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang secara khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia membawa perubahan terhadap mekanisme pelayanan pengaduan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu instrumen dalam mekanisme tersebut adalah rekomendasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia. Permasalahan timbul ketika rekomendasi telah diterbitkan, tetapi belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum terhadap pihak yang tidak menindaklanjutinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia dalam mekanisme penyelesaian pengaduan serta kekuatan hukumnya terhadap pihak yang dituju. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi merupakan produk administratif yang dihasilkan dari kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pelayanan pengaduan dan menjadi salah satu bentuk penyelesaian pengaduan permasalahan hak asasi manusia. Meskipun terdapat kewajiban melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya, peraturan tersebut belum mengatur konsekuensi hukum secara eksplisit terhadap pihak yang mengabaikan rekomendasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi untuk mendorong pemulihan dan pemenuhan hak asasi manusia secara efektif.