KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM
DOI:
https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2961Kata Kunci:
Kepastian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Pelaku Usaha, Bisnis dan HAM, PRISMAAbstrak
Pelaksanaan penilaian kepatuhan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku usaha oleh Kementerian Hak Asasi Manusia menimbulkan persoalan hukum karena Peraturan Presiden yang secara khusus akan mengatur pelaksanaan penilaian tersebut masih dalam proses pembentukan. Pada saat pengaturan khusus tersebut belum terbentuk, Kementerian Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha dan menggunakan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) sebagai instrumen penilaian mandiri. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan batas kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia serta kedudukan hukum hasil penilaian yang dilakukan sebelum terbentuknya Peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang HAM, termasuk fungsi pelayanan dan kepatuhan HAM. Namun, kewenangan umum tersebut harus dibedakan dengan kewenangan untuk membentuk penilaian yang menimbulkan kewajiban atau akibat hukum tertentu bagi pelaku usaha. Selama pengaturan khusus belum ditetapkan, penilaian melalui PRISMA lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen penilaian mandiri, pemetaan risiko, pembinaan, dan persiapan kepatuhan. Hasil penilaian tersebut tidak seharusnya secara otomatis digunakan untuk membebankan kewajiban atau akibat hukum yang belum mempunyai dasar pengaturan yang memadai. Pembentukan Peraturan Presiden diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai subjek penilaian, indikator, prosedur, kewajiban pelaku usaha, kedudukan hasil penilaian, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.
Referensi
Hadjon, P. M., et al. (2015). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. Jurnal HAM, 11(2), 255–267.
Luthfan, G. F. F., & Hastarini, A. (2022). Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights bagi pengaturan kegiatan bisnis di Indonesia. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 1(1), 78–90.
Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintahan. Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 139–154.
Permana, T. C. I. (2020). Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berkembang melalui putusan hakim. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1).
Ruggie, J. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, respect and remedy” framework. United Nations.
Sari, I. (2025). Legalitas asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan tindakan diskresi oleh pemerintah. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 15(2).
Sinaga, H. S. br. (2019). Asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35.
Syuhudi, I. (2018). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan administrasi negara. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 17(1).
Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan surat edaran menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jurist-Diction, 6(1), 191–214.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Selpia Lestari, Cindy Rotua Margaretta Tambunan, & M. Ilham Adepio

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.






