KEDUDUKAN HUKUM KANAL SANGGAH MASYARAKAT DALAM PENILAIAN KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENHAM NOMOR 15 TAHUN 2025

Abstrak

Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang dikembangkan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk mengukur pelaksanaan kewajiban penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia oleh instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kanal sanggah masyarakat menjadi bagian penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap predikat kepatuhan hak asasi manusia yang telah ditetapkan apabila terdapat ketidaksesuaian data atau kondisi faktual. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kanal sanggah dalam sistem Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia serta akibat hukum keberatan masyarakat terhadap predikat kepatuhan yang telah diberikan kepada instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanal sanggah berkedudukan sebagai mekanisme kontrol publik dan bentuk partisipasi masyarakat dalam menguji kesesuaian hasil penilaian dengan kondisi faktual pelaksanaan hak asasi manusia. Keberatan yang terbukti dapat menjadi dasar pencabutan predikat oleh Menteri. Pengaturan kanal sanggah masih memerlukan kejelasan mengenai prosedur pengajuan, validasi data, batas waktu penyelesaian, dan kewenangan pencabutan predikat. Dengan demikian, diperlukan pengaturan teknis yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kanal sanggah.