TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SKINCARE AKIBAT OVERCLAIM PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DOI:
https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2999Kata Kunci:
Hak Konsumen, Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Produk Skincare, Tanggung Jawab HukumAbstrak
Praktik overclaim pada produk skincare berpotensi menyesatkan konsumen karena klaim promosi tidak selalu sesuai dengan karakteristik dan bukti ilmiah produk. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik overclaim produk skincare serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Populasi dan sampel tidak diterapkan sebagaimana penelitian empiris, sedangkan bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Instrumen penelitian berupa studi dokumen, dengan analisis data kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap praktik overclaim telah diatur melalui ketentuan perlindungan konsumen dan regulasi kosmetika, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan dalam pengawasan pascapemasaran, verifikasi klaim, dan penegakan pertanggungjawaban. Kesimpulannya, efektivitas perlindungan hukum memerlukan penguatan pengawasan, transparansi informasi produk, dan koordinasi antara regulator, pelaku usaha, serta masyarakat.
Referensi
Adiguna, A., et al. (2025). Perlindungan terhadap reseller terkait overclaim produk skincare ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum to-Ra, 11(2), 115–128.
Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (n.d.). Daftar bahan pengawet yang diizinkan dalam kosmetik. Standar OTSKK BPOM. https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/daftar-bahan-pengawet-yang-diizinkan-dalam
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. BPOM RI.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. BPOM RI.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. BPOM RI.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022c). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. BPOM RI.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetika. BPOM RI.
Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. P. (2024). Perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi online dalam platform marketplace tidak resmi. Jurnal USM Law Review, 7(1), 393–395.
Dewi, W. (2015). Hukum perlindungan konsumen. Graha Ilmu.
Dokter Detektif. (2024). Unggahan hasil uji laboratorium produk skincare Daviena Sleeping Mask Retinol Booster [Unggahan media sosial]. TikTok / Instagram.
Harianto, D. (2010). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan. Ghalia Indonesia.
Jati, R. P. (2026, 1 April). Diduga menjual produk kecantikan tidak sesuai label, Dr. Richard Lee ditahan. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/diduga-menjual-produk-kecantikan-tidak-sesuai-label-dr-richard-lee-ditahan
Komite Akreditasi Nasional. (n.d.). Daftar laboratorium penguji terakreditasi: PT Saraswanti Indo Genetech (LP-184-IDN). Badan Standardisasi Nasional.
Kristiyanti, C. T. S. (2017). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
Kuncoro, A. (2024). Perlindungan konsumen terhadap overclaim produk skincare. Jurnal Hukum, 1(1), 45–58.
Kuncoro, P. (2024). Perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan kata overclaim pada iklan produk skincare [Skripsi/Tesis, Universitas Islam Indonesia].
Manik, M., et al. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha atas overclaim produk skincare di media sosial. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(10), 102–115. https://doi.org/10.5281/zenodo.14185002
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2011). Penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Nugroho, S. A. (2011). Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya. Kencana.
Pratiwi, A. (2024). Analisis hukum perlindungan konsumen terhadap kasus overclaim kosmetika berdasarkan uji laboratorium independen. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 8(2), 89–101.
Republik Indonesia. (n.d.a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Republik Indonesia. (n.d.b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Sekretariat Negara.
Santika, L., et al. (2024). Perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk skincare dalam transaksi online. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 5(2), 210–225. https://dinastirev.org/JIHHP
Sidabalok, J. (2014). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Yusuf, M. (n.d.). Perlindungan hukum konsumen terhadap produk skincare overclaim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artikel Hukum. https://mypengacara.com/perlindungan-hukum-konsumen-terhadap-produk-skincare-overclaim-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Maylin Angelica Peri, Helsina Fransiska Pello, & Chatryen Megawati Dju Bire

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.






