PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN

Penulis

  • Sabita Sungkar Fakultas Hukum& Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Jakarta Selatan
  • Dimas Darmawan Fakultas Hukum& Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Jakarta Selatan
  • Anggie Julia Rahmah Fakultas Hukum& Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Jakarta Selatan
  • Alvinto Suud Fakultas Hukum& Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Jakarta Selatan
  • Tegar Putra Novandi Fakultas Hukum& Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Jakarta Selatan

DOI:

https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3112

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pemerintah, Karhutla, Hak Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kabut Asap

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, serta gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kabut asap karhutla di Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan dampak karhutla sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban tersebut didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban hukum pemerintah dapat dinilai apabila terdapat bukti bahwa tindakan atau kelalaiannya bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, keterbukaan informasi kualitas udara, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pemulihan lingkungan hidup untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara berkelanjutan.

Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015, 11 September). Hotspot meningkat 1.887, asap makin pekat. https://www.bnpb.go.id/berita/hotspot-meningkat-1-887-asap-makin-pekat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019, 21 September). Pendekatan humanis Kepala BNPB dan turunnya hujan guyur karhutla. https://bnpb.go.id/berita/pendekatan-humanis-kepala-bnpb-dan-turunnya-hujan-guyur-karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023, 26 Agustus). Karhutla di Kalsel dan Kalteng masih terjadi, upaya pemadaman hingga gakkum terus dilakukan. https://bnpb.go.id/index.php/berita/karhutla-di-kalsel-dan-kalteng-masih-terjadi-upaya-pemadaman-hingga-gakkum-terus-dilakukan

Fauzi, R. (2024). Perbuatan melawan hukum pemerintah dalam peristiwa kebakaran hutan: Kajian Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. Jurnal Yudisial, 17(1). https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.611

Nanto, D. (2025). Forest and land fires. Jurnal Kuasa, 2(2).

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999a). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (1999b). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.

Riyanto, A., Cahyadi, A., Kurniadhini, F., Bachtiar, H., Apriyana, D., & Kannardi, B. C. A. (2020). Understanding forest fire management in Indonesia from a global perspective. ASEAN Journal on Science and Technology for Development, 37(1), 1–6. https://doi.org/10.29037/AJSTD.593

Rostiyanti, S. F., Lucas, V., Rafaldini, F., & Satory, A. (2024). Hak substantif masyarakat atas udara bersih dan bebas polusi asap akibat kebakaran hutan. Bina Hukum Lingkungan, 7(2), 247–266.

Sulasih, R. E. S. (2021). Gugatan class action terhadap perbuatan melawan hukum dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(11).

Uda, S. K., Hein, L., & Atmoko, D. (2019). Assessing the health impacts of peatland fires: A case study for Central Kalimantan, Indonesia. Environmental Science and Pollution Research, 26, 31315–31327.

United Nations General Assembly. (2022, 28 Juli). The human right to a clean, healthy and sustainable environment (Resolution A/RES/76/300). https://digitallibrary.un.org/record/3983329

Yuliyanto, E., Alatiqoh, M. M., & Alfaruq, A. H. (2022). Inter-correlation between human rights and environmental justice: A discourse of right to a good and healthy environment in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 1(2), 213–236.

Unduhan

Diterbitkan

2026-11-10

Cara Mengutip

Sungkar, S., Darmawan, D., Rahmah, A. J., Suud, A., & Novandi, T. P. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 4(2), 2477–2492. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3112