KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE (N2O) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
DOI:
https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3154Kata Kunci:
Kriminalisasi, Nitrous Oxide, Perbandingan Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal, Kekosongan HukumAbstrak
Penyalahgunaan dinitrogen monoksida secara rekreasional melalui inhalasi balon gas di Indonesia menimbulkan ancaman serius berupa hipoksia serebral akut hingga kerusakan saraf tulang belakang permanen, namun belum dapat dijerat hukum pidana karena sifat zat yang memiliki kemanfaatan ganda pada sektor medis dan industri boga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan dinitrogen monoksida di berbagai negara serta merumuskan formulasi hukum pidana yang ideal bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap kekosongan hukum yang bersifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan antara Indonesia dengan delapan negara pada kawasan Asia, Eropa, Amerika, serta Australia dan Oseania. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat model kebijakan global, yakni model pengendalian berbasis niat di Inggris, model pelarangan mutlak di Belanda dan Singapura, model pengendalian administratif serta sediaan beracun di Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, serta model pengawasan berjenjang dan penyesatan label di Amerika Serikat. Ketiadaan pencantuman dinitrogen monoksida dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keterbatasan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menciptakan kekosongan hukum. Dengan demikian, formulasi hukum pidana yang ideal bagi Indonesia adalah mengadopsi model pengendalian berbasis niat melalui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mempidanakan penguasaan dan peredaran dengan niat inhalasi rekreasional, disertai klausula pengecualian tegas bagi sektor medis dan kuliner.
Referensi
Advisory Council on the Misuse of Drugs. (2023). Nitrous oxide: Updated harm assessment. London: Home Office.
Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2022). Recreational use of nitrous oxide: A growing concern for Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Fidalia, & Amalia, R. (2021). Tinjauan klinis dan farmakologis penggunaan nitrous oxide (N2O) serta risikonya sebagai zat rekreasional. Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 4(2), 110–118.
Joyce, P., & Laverick, W. (2022). Criminal justice: An introduction. London: Taylor & Francis.
Kurniawan, A. (2022). Manifestasi neurologis akibat toksisitas nitrous oxide pada penggunaan non-medis. Jurnal Neurologi Indonesia, 9(1), 42–50.
Lisa, K., Lwin, S., & Chiew, A. L. (2023). Nitrous oxide toxicity and regulatory scheduling in Australia: Public health implications. Emergency Medicine Australasia, 35(4), 690–693.
Lubis, M. A., Siregar, R., & Pratama, A. (2026). Kebijakan kriminal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Medan: Media Penerbit Indonesia.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
Muladi. (1995). Kapita selekta hukum pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Noyce, A. J., Keddie, S., & Turner, M. R. (2023). Nitrous oxide-induced neurological harm: Clinical update. British Medical Journal (BMJ), 382, e076124.
Pratama, P. (2024). Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis new psychoactive substances (Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang) (Skripsi). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Riyanto, B. (2020). Pembangunan hukum nasional di era 4.0. Jurnal Rechtsvinding, 9(2), 155–170.
Saleh, R. (1993). Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi: Apa yang dibicarakan sosiologi hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Simanjuntak, E. C. T. (2024). Analisis perbandingan pengaturan new psychoactive substance antara Australia dengan Indonesia dan faktor penghambat dalam pengaturan new psychoactive substance di Indonesia (Skripsi). Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
Soekanto, S. (1981). Kriminologi: Suatu pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, S. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Standard: Nitrous oxide. Canberra: Department of Health and Aged Care.
Sudarto. (1986). Kapita selekta hukum pidana. Bandung: Alumni.
Therapeutic Goods Administration. (2022). Notice of final decision to amend the current Poisons
Tomalili, R. (2019). Hukum pidana. Yogyakarta: Deepublish.
UK Home Office. (2023). Circular 005/2023: Reform of nitrous oxide law. London: Home Office Communications.
Waruwu, R. P. R. (2017). Kebijakan hukum pidana terhadap zat psikoaktif baru (new psychoactive substances) di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 121–138.
Wibawa, A. N. D., & Rustamaji, M. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis new psychoactive substances. Verstek, 12(2), 78–89.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Reynaldy Abhista Putra, & Mispansyah

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.






