PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BARITO AKIBAT ADANYA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI BARITO SELATAN

Penulis

  • Efrainer Jordi Universitas Lambung Mangkurat
  • Dadang Abdullah Universitas Lambung Mangkurat

DOI:

https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3276

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Lingkungan, Pencemaran Sungai Barito, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Merkuri, Pendekatan Multi-Pintu

Abstrak

Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin menggunakan ratusan unit lanting sedot mekanis di sepanjang Daerah Aliran Sungai Barito, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, telah memicu kekeruhan tinggi serta pelepasan limbah merkuri yang mengancam kualitas air baku Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi penegakan hukum terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai Barito akibat pertambangan emas tanpa izin serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya di Kabupaten Barito Selatan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat preskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang dipadukan dengan wawancara mendalam kepada penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Kalahien, serta observasi langsung di lokasi penambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum selama periode 2024 hingga 2026 masih bersifat insidental, hanya menjerat pekerja lapangan dengan pasal tunggal Undang-Undang Mineral dan Batubara, belum menerapkan dakwaan kumulatif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pemodal, serta menghadapi hambatan sistemik berupa keterbatasan personel penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup, ketiadaan laboratorium lingkungan terakreditasi, kebocoran informasi patroli, dan ketergantungan ekonomi warga bantaran sungai. Penyelamatan ekosistem Sungai Barito memerlukan strategi penegakan hukum terpadu multi-pintu yang disertai pemulihan lingkungan berbasis asas pencemar membayar dan penataan wilayah pertambangan rakyat bebas merkuri.

Referensi

Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2009). Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. (2025). Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2025. Buntok: BPS Kabupaten Barito Selatan.

Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.

Hamdan. (2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar Maju.

Hidayatullah. (2016). Putusan Bebas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Analisis Putusan No. 781/Pid/B/2009/PN.Cbn). Jurnal Cita Hukum, 4(1), 1–22.

Jembatan Hukum. (2025). Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal dan Pencemaran Lingkungan. Jurnal Jembatan Hukum, 2(2), 305–315.

KDR, L. (2012). Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Palangka Raya: Lembaga Studi Dayak.

Marpaung, L. (1997). Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Perriyanto. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017–2018) (Tesis Magister Ilmu Hukum). Pekanbaru: Universitas Riau.

Pound, R. (1954). An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rangkuti, S. S. (2015). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

Ranti, A. B. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Penambang Emas Tradisional melalui Mediasi Penal (Tesis Magister Hukum). Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan, H. R. (2016). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Saleng, A. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press.

Santosa, M. A. (2001). Good Governance dan Hukum Lingkungan. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.

Soekanto, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Kelimabelas). Depok: Rajawali Pers.

Soemarwoto, O. (2001). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

Subagyo, P. J. (1992). Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya. Jakarta: Rineka Cipta.

Suparni, N. (2004). Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

United Nations Environment Programme. (2018). Global Mercury Assessment: Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport. Geneva: UNEP Chemicals Branch.

World Health Organization. (2021). Exposure to Mercury: A Major Public Health Concern (2nd ed.). Geneva: WHO Document Production Services.

Yuniarti, & Biyatmoko, D. (2022). Analisis Kualitas Air Sungai Barito Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 12(1), 110–118.

Unduhan

Diterbitkan

2026-11-22

Cara Mengutip

Jordi, E., & Abdullah, D. (2026). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BARITO AKIBAT ADANYA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI BARITO SELATAN. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 4(2), 2520–2527. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3276