Strategi Membangun Kemitraan Multipihak Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan: Studi Literatur

mutia devani Rahmadanti; Shofiyyah Salma Purba; Riswandy Wasir; Novita Dwi Istanti

Authors

Mutia Devani Rahmadanti* Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Shofiyyah Salma Purba Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Riswandy Wasir Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Novita Dwi Istanti Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Keywords:

Jalinan Kemitraan, Kemitraan Multipihak, Strategi Sistem Kesehatan

Abstract

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang penting untuk dilakukan pembangunan kesehatan sebagai tanggungjawab bersama bagi keseluruhan sektor. Namun data peranan kemitraan multipihak kesehatan di Indonesia masih sulit ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi dan strategi untuk membangun kemitraan kesehatan di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review. Sumber data literature diperoleh melalui Google Scholar dan PubMed, Data penelitian diambil dari tahun 2020-2024. Hasil: Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah didapat bahwa kondisi kemitraan telah melibatkan beberapa sektor terutama partisipasi masyarakat. Kemitraan sinergis menggabungkan sumber daya keuangan dan non-keuangan dari berbagai pihak untuk hasil terbaik. Kemitraan multipihak yang efektif melibatkan penerapan perubahan sistemik, transformasi institusi, pemberdayaan kelompok pemangku kepentingan, penanganan konflik secara konstruktif, komunikasi efektif, kolaborasi kepemimpinan, dan pembelajaran partisipatif. Simpulan: Kondisi kemitraan melibatkan sektor yang beragam, terutama partisipasi masyarakat, dalam upaya memadukan sumber daya untuk hasil optimal. Kemitraan multipihak yang efektif memperhatikan perubahan sistemik, transformasi institusi, pemberdayaan pemangku kepentingan, penanganan konflik, komunikasi, kolaborasi kepemimpinan, dan pembelajaran partisipatif.

References

Bappenas. (2019). Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI. (2019). Panduan Menggalang Kemitraan di Bidang Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI.

Kementrian BAPPENAS. (2021). Panduan membangun kemitraan. DAI Global LLC.

Lailiyah, K. (2023). PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(1), 16–33.

Loban, E., Scott, C., Lewis, V., Law, S., & Haggerty, J. (2021). Improving primary health care through partnerships: Key insights from a cross-case analysis of multi-stakeholder partnerships in two Canadian provinces. Health science reports, 4(4), e397. https://doi.org/10.1002/hsr2.397

Naralita, W., Stia Budi, I., & Safriantini, D. (2017). Peran Kemitraan Sektor Kesehatan dan Non Kesehatan dalam Perluasan Kepesertaan JKN di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 8(1), 56–66. https://doi.org/10.26553/jikm.2017.8.1.56-66

Nugroho, M. F., Situmeang, N., Putri, S. Y. (2023). Implementasi Gerakan Scalling Up Nutrition (SUN) Sebagai Upaya Penurunan Tingkat Prevalensi Stunting di Indonesia. PIR Journal, 7(2), 160–173.

Pramesti, M. W., & Kusumawati, D. (2021). Good Governance Dalam Kemitraan Guna Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Di Kota Semarang. Public Service and Governance Journal, 2(01), 67. https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1967

Rina, B., Abdulhak, I., & Shantini, Y. (2020). Jalinan Kemitraan Program Posyandu dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 4(2), 112–123. https://doi.org/10.21831/diklus.v4i2.31620

Sriyanti, K., Husein, M. N., & Harmin, S. (2020). Komunikasi Bidan Desa Dalam Membangun Communication of Village Midwives in Building Partnerships With Traditional Birth Attendants Within Improving of Maternal and Child Health Degrees in South Konawe District. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 11(2), 367–375.