Harmonisasi Legal Drafting Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Dana Desa Berbasis Prinsip Siyasah Dusturiyah dan Good Governance
DOI:
https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.2146Keywords:
Legal Drafting, Peraturan Desa, Dana Desa, Siyasah DusturiyahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam draf Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Dana Desa dari aspek teknik perancangan hukum positif serta melakukan rekonstruksi teoretis agar selaras dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah. Penelitian hukum yuridis-normatif ini sepenuhnya menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menemukan tiga tipologi anomali utama pada draf Perdes Dana Desa, yaitu: kesalahan formil berupa pencantuman konsiderans regulasi yang telah kedaluwarsa; duplikasi kaku (blind copy-paste) materi muatan dari aturan supradesa tanpa kontekstualisasi kearifan lokal; serta ambiguitas formulasional (vague of norm) pada klausul tenggat waktu pengawasan anggaran. Berdasarkan Teori Lon L. Fuller dan Robert Seidman, rangkaian anomali ini menurunkan moralitas internal hukum dan melumpuhkan efektivitas regulasi di lapangan. Ditinjau dari prinsip Siyasah Dusturiyah dan Teori Maqashid al-Shariah Jasser Auda, draf tersebut dinilai cacat secara nilai karena abai terhadap realitas kemiskinan lokal dan terjebak pada penyalahgunaan wewenang legislatif (abuse of power/ta'addi) akibat kaburnya norma pengawasan. Oleh karena itu, draf Perdes ke depan wajib direkonstruksi secara hibrida dengan mensinergikan kejernihan teks hukum modern dan internalisasi nilai amanah teologis.
References
Ana Fatmawati. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 31–42. Https://Doi.Org/10.29303/Akurasi.V1i1.3
Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 115–148. Https://Doi.Org/10.55292/Evaza559
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. Https://Doi.Org/10.14710/Gk.2020.7504
Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2023). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Yustitia, 16(2), 130–139. Https://Doi.Org/10.62279/Yustitia.V16i2.982
Darmawati, D., Nirwana, N., & Nuraeni, N. (2025). Systematic Literature Review (Slr): Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Daerah. Journal Of Social And Economics Research, 7(1), 790–803. Https://Doi.Org/10.54783/Jser.V7i1.922
Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia. Journal Development, 11(2), 134–146. Https://Doi.Org/10.53978/Jd.V11i2.323
Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Barus, M. J., & Elviani, S. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 9(1), 43–52. Https://Doi.Org/10.30743/Akutansi.V9i1.5341
Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraaan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan, 211–220. Https://Doi.Org/10.5281/Jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.Vi.66
Hanapi & Hasiah. (2023). Pemerintahan Desa Dalam Pengundangan Rancangan Peraturan Desa Kenakalan Remaja Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad). Al-Sulthaniyah, 11(2), 21–33. Https://Doi.Org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V11i2.1651
Hidayatullah, R., & Putra, P. (2025). Peran Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Pedesaan. Jurnal Economina, 4(6), 214–220. Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V4i6.1561
Jenar, S., Nurlaela, L., Sabil, M. A., Ganmawati, A., & Ma’ani, H. (2024). Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Uu Hkpd. Iblam Law Review, 4(2), 88–108. Https://Doi.Org/10.52249/Ilr.V4i2.379
Kushandajani. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. Yustisia Jurnal Hukum, 4(2). Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V4i2.8656
Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. Hukmy : Jurnal Hukum, 3(2), 364–383. Https://Doi.Org/10.35316/Hukmy.2023.V3i2.364-383
Muttaqi, N. I. N., & Subhan, M. (2025). Optimalisasi Fungsi Check And Balances Dalam Tata Kelola Dana Desa: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dan Hak Pengawasan Masyarakat. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(5). Https://Doi.Org/10.56393/Decive.V5i8.4278
Ni Made Faniasih, I Gusti Bagus Suryawan, & Ida Ayu Putu Widiati. (2023). Kedudukan Dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(2), 202–206. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.4.2.6804.202-206
Normaliyanti Normaliyanti, Suwaibatul Aslamiah, Adistianisa Adistianisa, & Akhmad Zaki Yamani. (2025). Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory, 3(2), 1236–1250. Https://Doi.Org/10.62976/Ijijel.V3i2.1105
Novindrastuti, A., Suartini, S., & Hidayat, Y. (2024). Kajian Hukum Tentang E-Tendering Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi. Binamulia Hukum, 13(2), 447–459. Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V13i2.953
Pratama, R. E., & Syahputra, M. Z. (2026). Menakar Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang: Standar Baru Demokrasi Deliberatif Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 5(1), 15158–15166. Https://Doi.Org/10.31004/Riggs.V5i1.8139
Putri, L. S. (2018). Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161–175. Https://Doi.Org/10.54629/Jli.V13i2.115
Rahayu, D. P. (2015). Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 2(3), 444–462. Https://Doi.Org/10.22304/Pjih.V2n3.A2
Siti Muawiya. (2026). Problematika Legal Drafting Dalam Peraturan Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum. Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, 9(1), 53–60. Https://Doi.Org/10.51804/Jrhces.V9i1.17247
Sri Mahliati, Siti Hafizah, Nor Kamalia, & Ahmad Zaki Yamani. (2025). Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting To Prevent Overlapping Regulations. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory, 3(2), 1221–1235. Https://Doi.Org/10.62976/Ijijel.V3i2.1104
Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional. Interdisciplinary Explorations In Research Journal, 3(3), 959–968. Https://Doi.Org/10.62976/Ierj.V3i3.1422
Tuarita, J., Banda, A., & Lusida, N. (2025). Hambatan Sosial Dan Teknis Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Wilayah 5t: Studi Kasus Imekko, Sorong Selatan. Jurnal Paris Langkis, 5(2), 532–543. Https://Doi.Org/10.37304/Paris.V5i2.22307
Universitas Ekasakti, Roza, D., S, L. A., & Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 4(3), 606–624. Https://Doi.Org/10.22304/Pjih.V4n3.A10
Wiyanti, M. E., Soliha, S., Soliha, S., Khalimy, A., Khalimy, A., Dzikirullah, M., & Dzikirullah, M. (2025). Analisa Hukum Korupsi Apbdes Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Kepala Desa Ciwaringin Cirebon. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1), 30. Https://Doi.Org/10.31764/Jmk.V16i1.28796
Yamani, A. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, 1(2), 37–43.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Erly Sulistiyawati, Siti Khadijah, & Akhmad Zaki Yamani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
